Walikota Terpilih Minta Kepala SKPD Hadir di Musrenbang Kecamatan

By Kartika 26 Feb 2016, 16:41:57 WIBKabar Batam

Walikota Terpilih Minta Kepala SKPD Hadir di Musrenbang Kecamatan

Keterangan Gambar : Wakil Walikota Batam sekaligus Walikota Terpilih, Rudi


Media Center Batam- Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan di Kota Batam sudah dimulai. Namun sayangnya ada beberapa kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak hadir pada Musrenbang pertama di Kecamatan Batuaji, Rabu (24/2) malam.

Wakil Walikota Batam sekaligus Walikota Terpilih, Rudi merasa kecewa atas tidak hadirnya pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Batam ini. Ada lima SKPD yang kepala dinasnya tidak hadir dan hanya diwakilkan pejabat eselon III atau IV, bahkan tidak ada wakil sama sekali. Kelima SKPD tersebut yakni Dinas Pendapatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Pemakaman, Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Kehutanan, serta Dinas Pendidikan.

"Saya minta camat agar dilaksanakan malam hari saja. Karena sore kerja, jadi malam bisa datang. Supaya bisa disampaikan langsung kepada kepala SKPD. Makanya saya minta semua kepala SKPD hadir. Musrenbang sebenarnya di kecamatan, bukan kota. Kota tinggal rembuk saja. Tingkat kota jatahnya Walikota dan Wakil, kecamatan jatahnya kepala dinas, tingkat kelurahan boleh kabidnya. Yang betul ikhlas mau kerja untuk rakyat dia pasti hadir," tuturnya.

Rudi mengatakan masa jabatannya sebagai Wakil Walikota akan berakhir pada 29 Februari pekan depan. Meski begitu, ia akan tetap hadir dalam musrenbang tiap kecamatan demi memantau jalannya musyawarah.

"Nanti setelah 1 Maret saya akan tetap datang, entah sebagai tokoh masyarakat atau walikota terpilih. Saya mau lihat kepala dinasnya hadir atau tidak," tegas Rudi.

Pada kesempatan tersebut, mantan anggota DPRD Batam ini menjelaskan bahwa dalam masa kepemimpinannya sebagai Walikota nanti, banyak kewenangan yang akan dilimpahkan ke tingkat kecamatan. Dan yang sudah mulai dijalankan saat ini adalah pencetakan KTP-el yang dilimpahkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

"Selain itu, pengawasan sampah juga dialihkan ke kecamatan. Pembangunan proyek kecil juga dialihkan ke kecamatan setelah saya tandatangani. Karena Dinas Tata Kota tak mampu kalau harus kerjakan semua. 17 Maret kendaraan (pengangkut sampah, red.) akan diserahkan ke kecamatan, berikut anggota Satpol PP-nya. Satpol PP bukan untuk mengawal Pak Camat, tapi untuk mengawal pembangunan di kecamatan.," ujarnya.



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment