Tim 9 Siapkan Tiga Rekomendasi Terkait Reklamasi

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• 10 Pelanggar Perda Kebersihan Telah Disidang 0
• RS Bhayangkara Kini Beroperasi0
• Program Rumah Tangga Emas Kemenag Lahirkan Lingkungan Islami0
• Pemko Batam Ingin Bangun Jalan Lingkar luar dan Jalan Alternatif0
• Rapat Dewan Kawasan Bahas Pengalihan Aset dan Peleburan PTSP0

Media center Batam - Tim sembilan Pemko Batam yang dibentuk April lalu telah bekerja keras dalam mengevaluasi segala aktifitas reklamasi di Kota Batam. Dengan masa kerja tiga bulan yang diberikan tim diketuai Agussahiman itu akan memberikan tiga rekomendasi ke Walikota Batam.

Anggota tim sembilan Dendi N Purnomo mengatakan, setelah diterbitkan surat penghentian kegiatan reklamasi 16 Mei lalu, tim sembilan langsung melakukan segala aktifitas yang berkaitan dengan hal tersebut.

“Kegiatan evaluasi reklamasi ada 14 titik yang terdiri dari 1.245 hektar. Dari ini memang banyak temuan yang masuk dalam dampak penting cakupan luas. Belum lagi yang mengenai objek vital nasional,”ujar Dendi akhir pekan lalu.

Dendi  yang  juga Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam ini menjelaskan, secara umum kegiatan reklamasi ini tidak memiliki izin sesuai yang diamanatkan dalam regulasi. Umumnya mereka hanya memegang izin pematangan lahan dari BP Batam.

“Memang ada dua kegiatan yang memiliki izin dari kementerian. Tapi sudah kadaluarsa. Ada juga dari kegiatan ini tidak mengindahkan aspek Amdalnya,”ujarnya.

Tim ini akan bekerja selama tiga bulan. Dimasa itu, segala aktifitas reklamasi pantai di Batam dihentikan. Kerja tim pada bulan pertama akan melihat kelengkapan administrasi yang dilakukan oleh pejabat atau pengawas.

“Nanti ini kita lihat, setelahnya kita rekomendasikan diberikan sangsi administratifkah, pidana atau perdata,”tambahnya.

Kedua, pihaknya juga meminta pelaku reklamasi untuk melakukan atau mengurus izin baru sehingga semua penyelenggaraan reklamasi resmi. Kemudian, syarat perizinan baru harus mengacu pada regulasi baru bisa diproses lebih lanjut.

“Kita juga meminta kepada BP Batam dalam tiga bulan tidak memberikan izin pemtangan lahan di perairan laut untuk kepentingan reklamasi,” katanya.