Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Masyarakat Diminta Tidak Berhenti di Jembatan Barelang0
• Walikota Test Drive Trans Batam Baru0
• Audit BPKP Terhadap BP Batam Sudah Setengah Jalan0
• Seluruh Pegawai Pemko Batam Gotong Royong Tangani Banjir0
• Masalah Lahan Diinventaris untuk Penataan0

Media Center Batam - Aset-aset besar di Kota Batam akan diserahkan dari Badan Pengusahaan (BP) Batam kepada Pemerintah Kota Batam. Ini merupakan salah satu hasil rapat Dewan Kawasan di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (2/6), seperti yang disampaikan anggota DK, Muhammad Rudi.
Walikota Batam ini mengatakan setidaknya ada tujuh aset yang akan dialihkan dari BP ke Pemko Batam. Seperti Kantor Walikota, Kantor DPRD, Pasar Induk, Masjid Raya Batam Centre, Masjid Agung Batuaji, Masjid Baiturrahman Sekupang, dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Telagapunggur.
"Biar kita bisa optimal mengurusnya. Dan nanti biar tidak melanggar aturan lagi," kata Rudi.
Menurutnya selama ini Pemko Batam pernah mendapat peringatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyebabnya karena membangun dan mengucurkan anggaran di atas lahan yang bukan milik Pemko Batam.
Poin lain yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah peleburan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) antara BP dan Pemko Batam. Nantinya segala perizinan akan berada di bawah kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pusat.
Rudi mengatakan pemerintah pusat menganggap perizinan di Batam selama ini tidak efektif. Karena harus melalui dua lembaga yakni Pemko dan BP Batam. Sehingga pelimpahan ke BKPM ini dianggap sebagai pilihan yang paling mungkin untuk memudahkan pelayanan perizinan.
"Kami tadi minta agar transparan. Dibuat payung hukumnya, bisa Keppres atau lainnya, biar bisa diikuti semua," ujarnya.