Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Dubes Kosovo untuk Asia Pasifik Undang Mahasiswa Batam Kuliah di Kosovo0
• Batam Jadi Proyek Percontohan Rumah Tambah dan Tropical Town0
• Usman Ahmad Kembali Pimpin MUI Batam 0
• Batam Rebut Juara Umum MTQ Provinsi Kepri dari Karimun0
• BPIH Embarkasi Batam Lebih Rendah dari Rata-rata Nasional0

Media Center Batam - Tim audit Badan Pengusahaan (BP) Batam mengadakan focus group discussion dengan topik pengelolaan lahan. Diskusi diadakan di Swiss-belhotel Harbour Bay Batam, Selasa (31/5).
Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mengatakan diskusi ini dihadiri berbagai stakeholder seperti himpunan kawasan industri (HKI), Pemko Batam, BP Batam, serta pelaku usaha lainnya.
"Masing-masing sudah memberikan pendapat, pertanyaan, serta harapan ke depan," kata Amsakar.
Adapun tujuan dari FGD ini pada hakikatnya adalah ingin menggali informasi mengenai kondisi terkini tentang lahan di Kota Batam. Sehingga diharapkan dapat melahirkan rekomendasi tentang pengelolaan lahan ke depannya.
Dalam diskusi ini, kata Amsakar, pada prinsipnya diperoleh gambaran mengenai beberapa persoalan yang terjadi berkaitan dengan pengelolaan lahan di Batam. Sempat dibahas mengenai hutan lindung, dan sebagainya.
"Masukan dari Pemko itu, kita ke depannya akan selesaikan. Ini yang penting, agar tidak jadi persoalan lagi. Harus diperjelas batas kewenangan, wilayah kerja, atau apapun namanya," kata Amsakar.
Sementara masukan yang ia sampaikan pada diskusi tersebut yaitu perlunya memperhatikan tiga hal ketika berbicara mengenai pengelolaan lahan di Batam. Ketiga hal yang dimaksud yaitu kondisi pengalokasian lahan di masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang.
"Yang masa lalu nggak usah dibahas lagi, karena kita semua sama-sama baru. Masa sekarang ini yang perlu kita perhatikan. Kita minta BP moratorium, jangan lakukan pengalokasian lahan sampai audit selesai. Kalau tidak clean and clear jangan dialokasikan, kecuali yang sebelumnya sudah clear silakan proses lanjutan," ujarnya.
"Dan untuk ke depannya harus dibagi wilayah kerjanya. Misalkan nanti kawasan industri yang ada, atau wilayah baru dijadikan kawasan khusus silakan dikelola BP. Sementara kawasan pemukiman masyarakat biarlah menjadi urusan Pemko," tambah Amsakar.
Menurutnya dalam diskusi tersebut juga ada beberapa persoalan yang muncul. Namun bukan bermaksud untuk mengungkap masa lalu. Melainkan sebagai langkah untuk menata ke depannya.
"Ini kita tata. Jadi intinya kita membuat daftar inventarisasi masalah sehinga bisa ditata," pungkasnya.