Breaking News
- Ribuan Pencari Kerja Ramaikan BPJS Ketenagakerjaan Job Fair
- Aparat Keamanan Lakukan Patroli Bersama
- Tim U-15 Serahkan Piala Gubernur ke Walikota Batam
- Kepri Masih Alami Deflasi di April 2018
- Prihatin Tragedi Surabaya, BEI Kenakan Pita Hitam di Lengan
- Pelindo Siapkan 2.000 Tiket Mudik Gratis
- Cahaya Garden Jadi Pasar Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- 250 Lansia Sekupang Bergembira di Pantai Dangas
- Umat Muslim Batam Mengaji Bersama di Engku Putri
- Tujuh Kaligrafi Batam Lolos ke Final
Ranperda Kesetaraan Gender Disepakati Untuk Dilanjutkan
Berita Populer
- Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
- Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
- Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
- Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
- Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS
Berita Terkait
Media Center Batam - Sidang paripurna DPRD Kota Batam yang mengagendakan pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Batam tentang izin usaha jasa konstruksi dan Pelaksanaan Pengatasamaan Gender (PUG) dalam pembangunan daerah disepakati dilanjutkan. Seluruh fraksi sependapat regulasi itu nantinya memberikan manfaat yang sangat baik.
Pandangan Fraksi Demokrat yang dibacakan Mesrawati Tampubolon mengatakan, beragam tantangan PUG perlu disikapi guna memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
"Menjadi kendala, misalnya didaerah anggarannya sangat kecil. Makanya perlu ada peningkatan komitmen didaerah,"jelas Mesrawati, saat sidang paripurna berlangsung, Rabu (13/4).
Beberapa kendala perlu juga diperhatikan, karena saat ini belum meratanya pemahaman tentang gender dan bervariasi. Ini HAM menjadi komitmen bersama dalam menyusun kebijakan kedepan.
Untuk melakukan PUG perlu ada keterampilan perspektif gender, terkait ekonomi, social dan hukum
Fraksi PKS sendiri menyambut baik inisiatif Pemko Batam dengan mengajukan Ranperda Gender (PUG) dalam Pembangunan Kota Batam mengikuti Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000.
Rokhaizat selaku juru bicara fraksi PKS mengatakan, dalam amanatnya untuk mengintegrasikan PUG pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten kota pada semua bidang pembangunan.
'PUG merupakan sebuah strategi, bukan tujuan. Strategi ini dirumuskan agar desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program di seluruh ranah politik ekonomi, sosial, dan budaya dapat terwujud. Sedangkan tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan gender, 'katanya.
Fraksi PKS berpendapat untuk dapat mengetahui strategi yang dapat dilakukan guna berjalannya Ranperda Pengamsutamaan Gender (PUG) dan Pembangunan Kota Batam secara efektif tentunya diperlukan sebuah kajian Naskah Akademik.
Paripurna itu sendiri dipimpin Ketua DPRD Batam Nuryanto yang dihadiri Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad.
Write a Facebook Comment
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook
View all comments