Perusahaan Dihimbau Bentuk Koperasi Karyawan

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Bus Damri Lalui Jalur Rawan Disertai Petugas Keamanan0
• Wawako Perintahkan Sanksi Yang Buang Sampah Sembarangan0
• Amsakar : Pemekaran Kecamatan Sudah Mendesak0
• Setiap Kelurahan Dapat Dana Rp 1 Miliar di 20170
• Muhammad Sani di Mata Wakil Walikota Batam0

Media Center Batam - Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad menggelar audiensi dengan Komisi IV DPRD Batam di ruang rapat Kantor Walikota Batam, Kamis (21/4). Pembahasan meliputi masalah ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

 

Ketua Komisi IV, Riky Indrakari mengatakan di Kota Batam sudah mendesak agar semua perusahaan memiliki koperasi. Nantinya, koperasi tersebut bisa menyalurkan sembako murah untuk pekerja.

 

“Hal ini untuk meningkatkan daya beli pekerja,” katanya.

 

Dikatakannya, dari seluruh perusahaan di Batam, hanya 29 persen yang sudah memiliki koperasi karyawan. Pemerintah diharapkan bisa menghimbau perusahaan untuk membentuk koperasi.

 

Selain koperasi karyawan, komisi IV juga menyikapi banyaknya keluhan dari perusahaan khususnya perusahaan multinasional terhadap tata kelola ketenagakerjaan di Batam.

 

“Namun perusahaan-perusahaan tersebut antusias untuk menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) di Kota Batam,” paparnya.

 

Selain pembahasan ketenagaakerjaan, DPRD Kota Batam juga menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terhadap layanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

 

“Tolong disikapi pemerintah, banyak masyarakat yang mengeluh khususnya rumah sakit swasta yang sering memberikan resep diluar tanggungan BPJS sehingga masyarakat harus membayar. Selain itu, banyak juga kasus pasien yang ditolak dengan alasan penuh,” kata anggota DPRD Kota Batam, Uba Ingan Sigalingging.

 

Uba juga menyoroti langkah pemerintah dalam penertiban PKL di Batam. Menurutnya, diharapkan pemerintah memberikan solusi seperti tempat yang legal untuk mereka membuka usaha.

 

“Para PKL itu merupakan aset. Mereka mau jadi entrepreneur tanpa sekolah, tanpa modal yang besar,” sebutnya.

 

Amsakar Achmad mengatakan setiap pembahasan dengan dewan pengupahan ataupun serikat pekerja, Pemko Batam senantiasa mengusulkan perusahaan untuk membuat koperasi karyawan. Pemko Batam, sebutnya siap memfasilitasi distributor termasuk perum Bulog untuk mensuplay barang khususnya sembako bagi para pekerja.

 

“Sehingga barang yang diterima pekerja merupakan barang dengan harga distributor. Artinya lebih murah dari harga pasaran,” katanya.

 

Pemko juga siap menyalurkan dana bergulir di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PMPK-UKM) untuk koperasi karyawan.

 

“Bahkan dalam perda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam langsung dibunyikan tentang koperasi karyawan ini,” ungkapnya.

 

Terkait penggusuran, PKL, Amsakar menuturkan sudah sesuai prosedur. “Sebelumnya melayangkan, Surat Peringatan (SP) 1, SP2 dan SP3 sebelum dilakukan eksekusi,” kata Amsakar.