Bus Damri Lalui Jalur Rawan Disertai Petugas Keamanan

Media Center Batam - Puluhan pegawai Dinas Perhubungan Batam yang tergabung dalam Himpunan Awak Trans Batam (Hantam) melakukan aksi unjuk rasa didepan Kantor Walikota Batam, Kamis (14/4). Beragam tuntutan yang disampaikan termasuk masalah keamanan.

 

Mereka datang berkonvoi menggunakan bus damri yang biasa digunakan bekerja. Aksinya berlangsung sekitar 1,5 jam dimulai sekitar pukul 09.30 Wib dengan membawa beragam spanduk.

 

Salah satu tuntutan yang mereka sampaikan, bagaimana keamanan sopir maupun kenek mobil saat bertugas. Sebab, acap kali mereka mengalami tindakan tidak menyenangkan hingga kriminalitas seperti yang terjadi beberapa minggu lalu.

 

“Bapak tolong pikirkan nasib kami. Bagaimana keamanan kami. Dulu kawan kami dipukuli,”ujar salah seorang anggota aksi.

 

Untuk diketahui, petugas damri beberapa waktu lalu memang sempat mendapat tindakan kekerasan. Mereka dihadang dan meminta untuk tidak melintasi beberapa rute tertentu dan di jam tertentu karena dianggap mengurangi penghasilan mereka.

 

Selain itu, demonstran juga meminta jam operasional yang berubah seperti trayek Batam Center menuju Batuaji, dikembalikan seperti semula, yakni pukul 06.00 Wib hingga 18.00 Wib. Bukan 08.00 hingga 17.00 Wib seperti saat ini.

 

“Saya ini mahasiswa pak, kuliah pagi. Kalau berangkat dari jam delapan dari Batuaji rumah saya, saya sudah pasti telat. Jadi pak tolong ini secepatnya dikembalikan jam operasionalnya,”kata Rizki, salah seorang mahasiswa Politeknik, yang mengikuti aksi tersebut didepan hadapan Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad.

 

Sementara itu, Amsakar memastikan, trayek, jam operasional dan jumlah kendaraan akan kembali seperti semula. Hanya memang perlu sedikit bersabar, karena saat ini sedang ada kajian dari tim kecil yang sudah dibentuk untuk memberikan referensi kepadanya.

 

“Masalah transportasi memang sedikit begejolak. Masyarakat ingin pelayanan yang murah, aman dan nyaman.  Nah ini, apa yang menjadi kebijakan Pemko Batam tetap akan dilaksanakan. Negara harus hadir ditengah masyarakat,”ujar Amsakar.

 

“Untuk di zona rawan, ini akan didampingi aparat. Posting pendampingan itu ada, termasuk nantinya yang di halte. Saya sudah minta ke Dishub untuk dikoordinasikan segera,”katanya.