- Ribuan Pencari Kerja Ramaikan BPJS Ketenagakerjaan Job Fair
- Aparat Keamanan Lakukan Patroli Bersama
- Tim U-15 Serahkan Piala Gubernur ke Walikota Batam
- Kepri Masih Alami Deflasi di April 2018
- Prihatin Tragedi Surabaya, BEI Kenakan Pita Hitam di Lengan
- Pelindo Siapkan 2.000 Tiket Mudik Gratis
- Cahaya Garden Jadi Pasar Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- 250 Lansia Sekupang Bergembira di Pantai Dangas
- Umat Muslim Batam Mengaji Bersama di Engku Putri
- Tujuh Kaligrafi Batam Lolos ke Final
Pemko Surati Menkopolhukam Terkait Pencari Suaka
Berita Populer
- Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
- Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
- Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
- Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
- Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS
Berita Terkait
Media Center Batam - Pemerintah Kota Batam akan menyurati Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) terkait keberadaan pencari suaka di Batam.
"Kemarin kita sudah rapat dengan imigrasi. Kita akan kirim surat ke Menko Polhukam tentang imigran ini," kata Walikota Batam, Muhammad Rudi di ruang kerjanya, Selasa (6/9).
Saat ini, kata Rudi, ada dua kelompok imigran atau pencari suaka di Batam. Kelompok pertama adalah mereka yang tinggal di Hotel Kolekta Kecamatan Lubukbaja. Dan kelompok kedua tinggal di Taman Aspirasi Batam Centre.
Kelompok pertama segala fasilitasnya selama di Batam ditanggung oleh International Organization for Migrant (IOM). Sementara mereka yang tinggal di Taman Aspirasi hanya mengandalkan bantuan masyarakat sekitar.
Menurut Rudi, para pencari suaka yang tidak ditanggung IOM ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru di Batam.
"Yang ada di sini (Taman Aspirasi) dan berkeliaran ada 95 orang. Tidak dibiayai oleh IOM lagi. Ini yang akan jadi masalah. Kalau boleh, kita minta dibawa kembali ke luar Batam," ujarnya.
Rudi mengatakan Batam sebagai daerah tujuan investasi membutuhkan keamanan. Mereka yang tidak ditanggung IOM ini berisiko mengganggu keamanan Batam.
"Kita serahkan pada pusat semua. Supaya tidak jadi masalah sosial. Kalau boleh ditarik balik ke daerah asal dia sebelum sampai ke Batam," kata dia.
