- Ribuan Pencari Kerja Ramaikan BPJS Ketenagakerjaan Job Fair
- Aparat Keamanan Lakukan Patroli Bersama
- Tim U-15 Serahkan Piala Gubernur ke Walikota Batam
- Kepri Masih Alami Deflasi di April 2018
- Prihatin Tragedi Surabaya, BEI Kenakan Pita Hitam di Lengan
- Pelindo Siapkan 2.000 Tiket Mudik Gratis
- Cahaya Garden Jadi Pasar Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- 250 Lansia Sekupang Bergembira di Pantai Dangas
- Umat Muslim Batam Mengaji Bersama di Engku Putri
- Tujuh Kaligrafi Batam Lolos ke Final
Pembahasan KUA PPAS, Prioritaskan Program Unggulan Dalam Musrenbang
Berita Populer
- Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
- Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
- Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
- Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
- Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS
Berita Terkait
Media Center Batam – Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Batam dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam masih berlanjut dalam membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017.
Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin mengatakan, prioritas anggaran tentu yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 sesuai dengan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Reses DPRD.
Namun, semua kebutuhan itu tidak bisa diakomodir seluruhnya karena keterbatasan anggaran. Proyeksi APBD 2017 sebesar Rp 2,5 triliun sementara kebutuhan lebih dari Rp 6 triliun.
"Keterbatasan anggaran. Kalau semua mau ditampung kita butuh Rp 6-7 triliun," kata Jefridin.
Finalisasi KUA PPAS berjalan alot karena ada tarik menarik program prioritas. Namun dipastikan kegiatan tidak boleh di luar RKPD dan Musrenbang.
"Kalau selesai rapat-rapat (finalisasi) ini, langsung selesai (paripurna)," ujarnya
Anggota Banggar DPRD, Aman mengatakan, finalisasi tersebut merupakan agenda akhir kesepakatan antara TAPD dan Banggar sebelum menuju ke Rancangan APBD tahun 2017. Program prioritas yang akan dimasukkan harus berpatokan kepada RKPD 2017, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Kota Batam.
"Seperti anggaran pendidikan 20 persen. Apakah sudah benar segitu anggarannya. Seperti itulah yang kita teliti lagi," jelasnya.