Kepala Daerah se-Kepri Tandatangani Nota Kesepahaman dengan BPKP

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• BI Harap Bansos 2017 Non Tunai0
• BI : Tidak Ada Rush Money di Kepri0
• Kapolda Kepri ; Jangan Mudah Terprovokasi0
• FKPD dan Elemen Masyarakat Kepri Deklarasi Cinta Damai0
• Pemerataan Pendidikan Jadi Fokus Rakornis 2016 0

Media Center Batam - Kepala daerah se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), termasuk Pemerintah Kota Batam menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri. Penandatanganan dilaksanakan setelah acara peresmian Kantor BPKP Kepri di Sekupang, Batam, Senin (28/11).

Nota kesepahaman ini berisi tentang pengembangan manajemen pemerintah daerah. Pemerintah Kota Batam diwakili oleh Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad dalam penandatanganan nota kesepahaman ini.

Selain penandatanganan nota kesepahaman, pada kesempatan tersebut juga diserahkan SML sistem aplikasi pembangunan desa kepada para bupati dan walikota di Provinsi Kepri. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala BPKP, Ardan Adiperdana didampingi Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.

Dalam sambutannya Ardan mengatakan pemerintah kabupaten/kota di Kepri bisa membantu lakukan pengawasan terhadap penggunaan uang negara. Dan ia berharap dengan adanya nota kesepahaman ini BPKP perwakilan Kepri dapat meningkatkan kinerja dan kerjasama dengan pemerintah daerah.

“Kepri sudah baik pengawasannya. Ke depan kita berharap ada peningkatan pelayanan di BPKP khususnya perwakilan di sini,” ujarnya.

Ardan mengatakan penggunaan sistem dalam jaringan (daring) atau online merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan di BPKP. Sistem ini dapat mendeteksi penyelewengan di masing-masing pemerintahan dengan lebih terukur. Pemerintah, kata Ardan, bisa menyiapkan pegawai berkompeten untuk membantu pengawasan  penggunaan anggaran.

Sementara itu, Nurdin berharap BPKP dapat memberikan bimbingan dan bantuan mengenai penyusunan laporan keuangan khususnya berbasis digital. Karena menurutnya masih ada yang belum terbiasa dengan laporan berbasis digital seperti ini.

“Semoga BPKP tidak bosan memberikan jawaban kepada kami yang sering bertanya dalam membuat laporan keuangan yang benar dan akuntabel. Memang kita akui Pemda ada kekurangan dan kelemahan tapi mari kita sama-sama saling melengkapi,” kata Nurdin.