Disdik Batam: Banyak Guru Khawatir Status SMA Dibawah Pemprov

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Disdik Telusuri Anak Pencari Suaka Sekolah di Batam0
• Full Day School Tidak Bisa Diterapkan di Batam0
• 27 Anak Difasilitasi di Tiga SMA Negeri0
• Pengumuman PPDB Serentak Sabtu0
• Guru SMA Tak Boleh Menolak Dipindahkan ke Provinsi0

Media Center Batam - Tenaga kependidikan di sekolah menengah atas Kota Batam pada 2017 statusnya akan beralih dibawah Provinsi Kepri sesuai aturan pemerintah pusat. Meski belum terealisasi, namun hal itu banyak menimbulkan kekhawatiran para guru. 

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Muslim Bidin mengatakan, sampai akhir 2016 segala hak guru masih dibayarkan oleh Pemko Batam. Tunjangan prestasi, tunjangan kerja masih diberikan. 

"Beberapa hal masih ada di kami, statusnya guru-guru itu masih di Pemkot,"ujar Muslim, Jumat (23/9).

Namun demikan, diakui banyak guru yang khawatir dengan perpindahan status, karena pemprov tidak memberikan berbagai tunjangan yang selama ini diberikan pemkot.

"Yang khawatirkan itu tunjangan prestasi dan tunjangan kerja, yang besarannya mencapai Rp 2,7 juta. Karena Pemprov tidak menyediakan itu. Kalau tidak diberikan, pasti penghasilannya kecil," jelas Muslim.

Kemudian, para guru khawatir bila terjadi mutasi yang mengharuskan mereka bersekolah di luar Kota Batam, mengingat wilayah Kepri terdiri dari tujuh kabupaten kota.

Bila guru SMA/SMK menolak dipindahkan menjadi PNS Pemprov, maka pilihannya adalah tidak lagi mengajar di sekolah pendidikan atas, melainkan SD atau SMP.