Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Penggusuran Kios Liar tetap Lanjut0
• Komisi II DPR RI Apresiasi Layanan Administrasi Kependudukan di Batam0
• Pangdam Bukit Barisan : TNI-Rakyat Manunggal, Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat0
• Komisi II DPR RI : Perlu Zonasi Jelas untuk Selesaikan Masalah Batam0
• Pemko Minta Dukungan DPR Selesaikan Masalah Dualisme0

Media Center Batam - Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, Budi Situmorang mengatakan seharusnya tidak boleh ada terlalu banyak kawasan ekonomi khusus (KEK). Menurutnya jika banyak jumlahnya maka tak bisa dikatakan sebagai kawasan khusus.
"Saya pernah tegaskan, jangan sampai lebih dari 10. Kalau lebih dari 10 saya tidak setuju. Kalau sudah terlalu banyak, bukan kawasan khusus lagi namanya, jadi kawasan umum," kata Budi saat mendampingi reses Komisi II DPR RI di Kantor Walikota Batam, Senin (2/5) lalu.
Terkait rencana pembentukan KEK pariwisata untuk Kabupaten Kepulauan Anambas, Budi mengaku belum terima usulan tersebut.
"Belum ada. Lagipula tak semua daerah bisa dijadikan kawasan khusus," ujarnya.
Sedangkan terkait rencana pembentukan KEK di Kota Batam, menurutnya akan lebih baik bila dibuat di kawasan Rempang-Galang.
"Arahnya ke KEK. Tapi belum ada di mana lokasinya. Kalau mau rapi ya Rempang Galang," kata dia.
Menurut Budi, meski KEK nantinya tidak di pulau utama, Pemerintah Kota Batam tetap bisa memberikan fasilitas dan insentif serupa dengan KEK untuk kawasan industri yang sudah berdiri.