Komisi II DPR RI Apresiasi Layanan Administrasi Kependudukan di Batam

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Pangdam Bukit Barisan : TNI-Rakyat Manunggal, Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat0
• Komisi II DPR RI : Perlu Zonasi Jelas untuk Selesaikan Masalah Batam0
• Pemko Minta Dukungan DPR Selesaikan Masalah Dualisme0
• Warga Jangan Asal Beli Kios0
• 110 Kios Liar Kembali Ditertibkan Tim Terpadu0

Media Center Batam - Rombongan Komisi II DPR RI melakukan kunjungan ke Kecamatan Lubukbaja, Senin (2/5). Kunjungan dilaksanakan usai pertemuan dengan Walikota Batam beserta jajaran di aula Lantai V Kantor Walikota.

Pada kesempatan tersebut, rombongan Komisi II yang didampingi Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri meninjau pelayanan administrasi kependudukan di satu dari 12 kecamatan di Kota Batam ini.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Henry Yosodiningrat berdialog dengan petugas pelayanan tentang proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Camat Lubukbaja, Herman Rozie menjelaskan dalam sehari kecamatan bisa merekam sampai 40 KTP-elektronik.

"Blankonya selalu tersedia. Setiap minggu diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil," kata Herman.

Wakil Ketua Komisi II yang juga ketua rombongan, Lukman Edy mengatakan apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam telah mengungguli daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau, bahkan Indonesia.

"Pemko telah memberikan kewenangan kepada jajarannya di level lebih bawah untuk memberikan pelayanan khususnya administrasi yang mudah. Sehingga mengurangi biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan," kata politisi PKB ini.

Di beberapa daerah, sambung Lukman, untuk mengurus administrasi kependudukan ini harus ke Kantor Dinas Kependudukan. Hal ini membuat masyarakat harus mengeluarkan ongkos transportasi yang kadang tidak murah dikarenakan lokasi Kantor Disduk yang jauh. "Apalagi kalau di pulau. Bisa Rp 1 juta itu," ujarnya.