BPK Dorong Dispenda Batam Berikan Sangsi Administratif Pada Wajib Pajak Atas Keterlamabatan Laporan

Salah satu penilaian di tujukan kepada Pemerintah Kota Batam. Ketua BPK RI Perwakilan Kepri, Isman Rudi mengatakan, pemeriksaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2014 dan 2015 di Kota Batam menunjukkan sistem  pengendalian intern belum dirancang dan dilaksanakan secara memadai.

“Sehingga belum menjamin tercapainya tujuan pengelolaan secara tertib, belum optimal. Adanya permasalahan yang perlu perbaikan,”kata Isman, dalam acara yang berlangsung di Auditorium BPK Kepri, Selasa (12/01/2016).

Perbaikan dimaksud, seperti pendaftaran dan pendataan wajib pajak hotel dan restoran belum tertib. Ia juga berharap Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Batam  memberikan sangsi kepada wajib pajak atas keterlambatan penyampaian.

“(Dispenda) Belum memberikan sangsi administratif atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah oleh wajib pajak hotel dan restoran,”katanya.

Selain Batam, untuk Pemprov Kepri juga dinilai dari sisi kinerja Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama, kinerja pengelolaan pajak restoran pada Pemerintah Kota Tanjungpinang, kinerja pelayanan air minum berbasis masyarakat pada Kabupaten Karimun, pengadaan barang dan jasa pada Kabupaten Bintan dan Natuna, serta pertanggungjawaban pada belanja bantuan sosial dan hibah Kabupaten Karimun.

“Atas pemeriksaan ini diharapkan ada dorongan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,”katanya.