BI Kepri Sosialisasikan Uang NKRI ke Pegawai Pemko Batam

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Said Khaidar Diminta Kembalikan Image Disdukcapil0
• Pemko Lelang Empat Posisi Jabatan Tinggi0
• Walikota Harap Kemudahan Investasi Tak Hanya di Kawasan Industri0
• Dengan KLIK, BP Batam Targetkan Peningkatan Investasi Asing 100 Persen0
• Tahun Ini BPS Kembali Lakukan Survei Biaya Hidup di Batam0

Media Center Batam - Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (BI Kepri) sosialisasikan uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada pegawai Pemerintah Kota Batam. Sosialisasi dilaksanakan di Aula Engku Hamidah Kantor Walikota Batam, Senin (6/2).

"Penerbitan uang NKRI ini bisa dikatakan sejarah. Karena ini pertama kalinya BI menerbitkan 11 pecahan sekaligus," kata Kepala BI Kepri, Gusti Raizal Eka Putra.

Pada kesempatan tersebut Gusti menjelaskan berbagai tanda pengaman yang ada di uang tahun emisi 2016 tersebut. Pertama yaitu gambar tersembunyi yang menampilkan logo BI dan nominal uang jika dilihat dari sudut berbeda. Fitur pelangi, yakni bila dilihat dari sudut tertentu pada uang baru akan tampak nominal dalam multiwarna.

Gusti juga meluruskan informasi yang beredar di masyarakat tentang penampakan logo palu arit di uang kertas baru. Menurutnya itu merupakan tanda pengaman rectoverso atau gambar saling isi dari logo BI.

Sebelumnya pada peluncuran perdana uang NKRI tahun emisi 2016 di Batam, Gusti mengatakan bahwa tanda pengaman pada uang baru ini lebih banyak dari sebelumnya.

"Bahannya sama. Hanya ada tambahan tanda pengaman. Memang produksinya lebih mahal karena tanda pengamannya lebih banyak," kata Gusti.

Di tahap awal sedikitnya Rp 60 miliar akan didistribusikan di Kepulauan Riau. Dengan adanya uang baru ini tidak lantas uang yang ada saat ini tak berlaku lagi. Menurut Gusti, masyarakat tetap bisa menggunakan uang terbitan lama sebagai alat pembayaran yang sah.