Anggaran PIK Diakumulasi per Kecamatan

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• DLH Rencanakan Penarikan Retribusi Sampah Melalui Tagihan Listrik0
• Batam Pilot Project Penanganan Sampah Plastik di Laut0
• Penerima Manfaat BPNT Belakangpadang Tidak Alami Perubahan0
• Hasil Perombakan Alat Kelengkapan DPRD Batam0
• Dandim Diminta Tingkatkan Kerjasama dengan Pemko Batam0

Media Center Batam - Satu dari tujuh kelurahan di Kecamatan Sekupang mengajukan usulan percepatan infrastruktur kelurahan (PIK) lebih sedikit dari batas yang diberikan kecamatan. Hal ini disampaikan Camat Sekupang, M Arman dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Marina Sekupang, Senin (13/3).

"Tiap kelurahan dibolehkan ajukan 10 kegiatan prioritas, 20 cadangan, dan 30 PIK. Tapi ada satu kelurahan yang tidak sampai 30 kegiatan," kata Arman.

Menurutnya meski ada kelurahan yang lebih sedikit usulannya, anggaran untuk Kecamatan Sekupang tidak berkurang. Karena Pemerintah Kota Batam punya kebijakan untuk mengakumulasikan anggaran PIK di tingkat kecamatan. Artinya bila ada kelurahan yang kelebihan anggaran PIK maka bisa dialihkan ke kelurahan lain yang membutuhkan, dengan catatan masih di kecamatan yang sama.

"Nanti kita lihat prioritasnya di kelurahan lain," kata Arman.

Ia menjelaskan, dari usulan tiap kelurahan ini akan dipilih sebanyak 35 usulan prioritas dan 35 cadangan. Ini kemudian yang akan dijadikan materi usulan Kecamatan Sekupang dalam musrenbang Kota Batam nantinya. Sementara usulan lainnya akan dimasukkan ke bank data dalam sistem e-planning Kecamatan Sekupang.

"Yang harus diperhatikan legalitas lokasi. Jangan sampai lokasi usulan legalitasnya masih dipertanyakan sehingga menghambat bahkan usulan tidak bisa dilaksanakan karena legalitasnya tidak jelas," ujarnya.

Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad yang hadir pada pembukaan musrenbang tersebut berharap usulan yang dipilih adalah benar-benar prioritas.

"Betul-betul urgenitas tinggi, berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat, bersifat pemberdayaan masyarakat dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, untuk kemaslahatan lebih besar," kata dia.

Amsakar mengatakan pemilihan prioritas kegiatan perlu dilakukan karena keterbatasan anggaran. Menurutnya bila ingin mengakomodir semua usulan masyarakat maka dibutuhkan APBD sebesar Rp 7-8 triliun. Sementara saat ini besaran APBD Kota Batam baru Rp 2,5 triliun.

"Kita mau semua keinginan masyarakat terakomodir, tapi tidak bisa. Karena itu musrenbang betul-betul dibicarakan dengan hati-hati. PIK Rp 1 miliar itu nekad sebenarnya. Tapi kami berikan dengan melakukan penghematan di kegiatan dinas pegawai Pemko Batam. Untuk Bapak Ibu semua," papar Amsakar.