Amsakar Tanyakan Realisasi KEK ke Menko Perekonomian

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Pengembang Properti Diminta Bantu Tuntaskan Rumah Bermasalah0
• Amsakar Serahkan Santunan Peserta BPJS Ketenagakerjaan0
• Bela Negara Tanggungjawab Seluruh Elemen Masyarakat0
• Pendapatan 2017 Terealisasi 91,73 Persen0
• Distributor Pangan Akan Diajak ke Sumbar dan Jambi0

Media Center Batam - Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad menanyakan tentang realisasi transformasi Free Trade Zone (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pertanyaan ini disampaikan ke Menko Perekonomian, Darmin Nasution dalam rapat koordinasi pemerintah, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia di Radisson Hotel Batam, Jumat (13/4).

"Kapan KEK dikonkritkan. Karena kalau jadi KEK, semua jadi pasti. Institusi mana yang memainkan peran di mana," kata Amsakar.

Menurutnya tak hanya Pemerintah Kota Batam, pengusahan pun menunggu kepastian transformasi FTZ ke KEK tersebut. Selama dua tahun Batam menunggu langkah konkrit dari rencana ini.

Poin kedua yang disampaikan yaitu soal kemudahan berinvestasi. Amsakar mengatakan telah banyak kemudahan yang diberikan bagi investor di Batam Seperti Kemudahan Layanan Investasi Konstruksi (KLIK), dan yang terbaru adalah hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP).

"MPP ini mengintegrasikan perizinan. Ini upaya yang kita lakukan Pak Menko, untuk menggesa pertumbuhan ekonomi. Namun kami tetap hadapi persoalan, antara lain kepastian hukum," ujarnya.

Kehadiran MPP juga sebagai upaya membangun sinergitas antara Pemko Batam dengan institusi lain termasuk Badan Pengusahaan (BP) Batam. Pelayanan terhadap masyarakat juga diupayakan untuk dipercepat. Serta pembangunan dilakukan agar Batam memiliki daya tarik investasi.

Masalah lain yang disampaikan adalah soal perburuhan. Amsakar mengatakan aksi terakhir yang dilakukan buruh lebih kepada tuntutan terhadap upah minimum sektoral. Menurutnya masalah upah ini bisa diatasi jika harga komoditas ditekan.

"Soal harga cukup ruwet. Karena Batam bukan daerah produsen. Kalau kami didukung, komoditas strategis bisa masuk melalui tangan importir, sehingga harga bisa dikendalikan. Soal kenaikan upah sektoral dapat sedikit banyak dieliminir," sebut mantan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Kota Batam ini.