Wawako Terima Kunjungan Tim Kajida Setjen Wantannas

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Wakapolres: Kondusivitas Batam Harus Dijaga0
• Lampu Hias Jalan Hidup 12 Jam, Mari Jaga Bersama0
• Hadiri HUT Raider, Wako : FKPD Harus Semakin Kompak0
• Walikota Batam Pastikan Tidak Ada Jalan Berlubang 20170
• Pemko Usulkan Besaran UMK, Rp3,2 Juta Sesuai PP 780

Media Center Batam - Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad menerima kunjungan kerja Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) di kantor Walikota Batam, Kamis (12/1). Adapun pejabat di lingkungan Setjen Wantannas yaitu Marsma TNI Lukas Parmadi, Kolonel Laut Eri Khasman, Letkol Laut Tantawi Jauhari dan TR. Silalahi dari unsur Kejaksaan Agung yang diperbantukan di Wantannas. Rombongan yang diketuai oleh Brigjen TNI Aries Suhardono ini melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 29 November hingga 2 Desember 2016 dengan mengunjungi beberapa instansi pemerintahan di Provinsi Kepri.

Aries Suhardono mengatakan maksud kunjungan pelaksanaan kajian daerah di Provinsi Kepri ini untuk memperoleh informasi terkini terkait dengan bidang pertanahan, infrastruktur, perikanan dan pariwisata berupa kondisi capaian hingga saat ini dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah, utamanya yang memerlukan perhatian atau intervensi pemerintah pusat.

Adapun tujuan kajian daerah (Kajida) ini adalah diperolehnya informasi terkini dan valid sebagai bahan masukan bagi Setjen Wantannas dalam merumuskan alternatif usulan solusi atas permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional untuk menentukan langkah tindak lebih lanjut.

Adapun pertanyaan yang diajukan oleh peserta Kajida ini meliputi sinkronisasi kewenangan antara Pemko Batam dan BP Batam terkait permasalahan pertanahan dan perizinan/pelayanan publik. Juga mengenai upaya Pemko Batam mengatasi maraknya permukiman liar serta upaya Pemko Batam dalam menghadapi permasalahan sosial di Kota Batam.

Menjawab pertanyaan tersebut, Wakil Walikota Batam menjelaskan permasalahan lahan di Batam sudah cukup rumit dan berlarut-larut, hal ini juga menimbulkan berbagai permasalahan terutama untuk pengalokasian lahan yang bersifat umum dan sosial seperti pengadaan tanah untuk sekolah, puskesmas dan pengadaan rumah susun dalam rangka mengatasi permasalahan rumah liar. Lebih lanjut Amsakar mengatakan saat ini terdata sebanyak 42 ribu rumah liar yang tersebar di seluruh Kota Batam. Hal ini perlu perhatian serius, namun pemko memiliki keterbatasan mengenai persoalan lahan.

“kami berharap bisa mendapatkan lahan dimana dalam perhitungan kami dibutuhkan sekitar 25 hektar untuk dibangun 5 twin blok rumah susun dengan spesifikasi 5 lantai guna mengatasi permasalahan rumah liar yang ada di Kota Batam”, jelas Wawako.

Mengenai sinkronisasi antara Pemko Batam dan BP Batam, Wawako menyampaikan bahwa Walikota Batam merupakan anggota Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam bersama 10 anggota lainnya yang diketuai oleh Menko Perekonomian. Dijelaskan bahwa hubungan yang diatur untuk mensinkronkan dua lembaga ini adalah dengan penataan perizinan yang dilakukan oleh Pemko Batam dan BP Batam, Penataan aset serta transformasi dari status Free Trade Zone Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Batam.

“Memang perlu adanya kejelasan mengenai kewenangan kepengurusan yang diatur melalui peraturan perundangan namun kita terus bersinergi khususnya mengenai pelayanan perizinan agar investasi ke Batam tetap tinggi”, imbuhnya.

Didepan rombongan Kajida Setjen Wantannas, Wawako juga menyampaikan kondisi dan situasi terkini di Kota Batam terkait permasalahan tarif yang sempat bergejolak di tengah masyarakat dan dunia usaha. Namun Pemko Batam bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Batam dan Provinsi Kepri serta seluruh stake holder terkait terus berupaya membangun situasi yang kondusif agar Batam tetap aman, nyaman dan berdaya saing di sector investasi.