Media Center Batam - Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad menerima
kunjungan kerja Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Ketahanan Nasional
(Wantannas) di kantor Walikota Batam, Kamis (12/1). Adapun pejabat di lingkungan
Setjen Wantannas yaitu Marsma TNI Lukas Parmadi, Kolonel Laut Eri Khasman,
Letkol Laut Tantawi Jauhari dan TR. Silalahi dari unsur Kejaksaan Agung yang
diperbantukan di Wantannas. Rombongan yang diketuai oleh Brigjen TNI Aries
Suhardono ini melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Riau sejak
tanggal 29 November hingga 2 Desember 2016 dengan mengunjungi beberapa instansi
pemerintahan di Provinsi Kepri.
Aries
Suhardono mengatakan maksud kunjungan pelaksanaan kajian daerah di Provinsi
Kepri ini untuk memperoleh informasi terkini terkait dengan bidang pertanahan,
infrastruktur, perikanan dan pariwisata berupa kondisi capaian hingga saat ini
dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah, utamanya yang memerlukan
perhatian atau intervensi pemerintah pusat.
Adapun
tujuan kajian daerah (Kajida) ini adalah diperolehnya informasi terkini dan
valid sebagai bahan masukan bagi Setjen Wantannas dalam merumuskan alternatif
usulan solusi atas permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah untuk
disampaikan kepada Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional untuk
menentukan langkah tindak lebih lanjut.
Adapun
pertanyaan yang diajukan oleh peserta Kajida ini meliputi sinkronisasi
kewenangan antara Pemko Batam dan BP Batam terkait permasalahan pertanahan dan
perizinan/pelayanan publik. Juga mengenai upaya Pemko Batam mengatasi maraknya
permukiman liar serta upaya Pemko Batam dalam menghadapi permasalahan sosial di
Kota Batam.
Menjawab pertanyaan
tersebut, Wakil Walikota Batam menjelaskan permasalahan lahan di Batam sudah
cukup rumit dan berlarut-larut, hal ini juga menimbulkan berbagai permasalahan
terutama untuk pengalokasian lahan yang bersifat umum dan sosial seperti
pengadaan tanah untuk sekolah, puskesmas dan pengadaan rumah susun dalam rangka
mengatasi permasalahan rumah liar. Lebih lanjut Amsakar
mengatakan saat ini terdata sebanyak 42 ribu rumah liar yang tersebar di
seluruh Kota Batam. Hal ini perlu perhatian serius, namun pemko memiliki
keterbatasan mengenai persoalan lahan.
“kami
berharap bisa mendapatkan lahan dimana dalam perhitungan kami dibutuhkan
sekitar 25 hektar untuk dibangun 5 twin blok rumah susun dengan spesifikasi 5
lantai guna mengatasi permasalahan rumah liar yang ada di Kota Batam”, jelas
Wawako.
Mengenai
sinkronisasi antara Pemko Batam dan BP Batam, Wawako menyampaikan bahwa
Walikota Batam merupakan anggota Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam bersama 10 anggota lainnya yang diketuai oleh Menko Perekonomian.
Dijelaskan bahwa hubungan yang diatur untuk mensinkronkan dua lembaga ini
adalah dengan penataan perizinan yang dilakukan oleh Pemko Batam dan BP Batam,
Penataan aset serta transformasi dari status Free Trade Zone Batam menjadi
Kawasan Ekonomi Khusus Batam.
“Memang
perlu adanya kejelasan mengenai kewenangan kepengurusan yang diatur melalui
peraturan perundangan namun kita terus bersinergi khususnya mengenai pelayanan
perizinan agar investasi ke Batam tetap tinggi”, imbuhnya.
Didepan
rombongan Kajida Setjen Wantannas, Wawako juga menyampaikan kondisi dan situasi
terkini di Kota Batam terkait permasalahan tarif yang sempat bergejolak di
tengah masyarakat dan dunia usaha. Namun Pemko Batam bersama unsur Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Batam dan Provinsi Kepri serta seluruh stake holder terkait terus berupaya
membangun situasi yang kondusif agar Batam tetap aman, nyaman dan berdaya saing
di sector investasi.