Wawako Ingatkan Pejabat Isi LHKPN

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• KTP-el 7 Kecamatan Telah Selesai Dicetak0
• Kehadiran Asperikat Diharap Bantu Tekan Inflasi0
• Sidoarjo Belajar MPP ke Batam0
• PIK 2019 Naik Jadi Rp 1,2 Miliar0
• Batam Butuh Stok Beras 5 Ribu Ton, Wawako Desak Kran Impor Batam Dibuka0

Media Center Batam - Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad ingatkan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk segera laporkan harta kekayaan. Berdasarkan evaluasi, masih ada 264 pejabat Pemko Batam yang belum isi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Sedangkan jumlah pejabat yang sudah mengisi yaitu 669 orang.

"E-filing dari KPK memperlihatkan tingkat kepatuhan penyelenggara negara atau yang wajib lapor LHKPN sebesar 72 persen," kata Amsakar dalam apel pagi Senin (26/3).

Kepada 28 persen pejabat yang belum lapor, Amsakar mengingatkan bahwa batas akhir pengisian laporan sudah semakin dekat. Sesuai aturan, LHKPN sudah harus terisi paling lambat 31 Maret.

"Saya minta seluruh pegawai yang wajib lapor, 31 (Maret) nanti sudah 100 persen," kata dia.

Adapun pejabat yang wajib mengisi LHKPN yaitu seluruh eselon II dan eselon III. Kemudian eselon IV yang bersentuhan dengan kegiatan. Serta pegawai yang ditugaskan menjadi bendahara.

Amsakar mengatakan sebelum ini Pemko Batam sudah mendapat asistensi dari tim koordinasi, supervisi, pencegahan (korsupgah) KPK. Jangan sampai pejabat yang sudah mendapat supervisi ini malah tidak melaksanakan kewajibannya melapor harta kekayaan.

"Yang merasa punya kegiatan, punya proyek, lapor. Eselon II dan Eselon III seluruhnya wajib," tegasnya.

Demi menyampaikan pesan ini, unsur pimpinan Pemko Batam sengaja kumpulkan seluruh pegawai di apel gabungan. Apel bersama yang diikuti seluruh pegawai ini biasanya dilaksanakan setiap awal bulan.

"Kami minta apel hari ini supaya bisa selesai. Kalau 1 April nanti, sudah lewat, tidak diperbaiki hasil evaluasi tadi," sebut Amsakar.