Wako Batam Menunggu Laporan Tim Lapangan Hentikan Reklamasi

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan0
• Armada Bus Trans Batam Semakin Banyak0
• Walikota : Jangan Pernah Lupa dengan Guru0
• Walikota Ajak Swasta Berperan Serta Bangun Sektor Pendidikan0
• Pemko Batam Harap Pencairan Asuransi BAJ Tidak Ada Lagi Proses Hukum Lanjutan0

Media Center Batam - Walikota Batam Rudi kini menunggu laporan tim bentukannya untuk

mengambil tindakan terkait reklamasi pantai yang banyak terjadi di Kota Batam. Aktifitas

penimbunan itu bukan tidak mungkin dihentikan bila ditemukan pelanggaran.

“Reklamasi tidak ujuk-ujuk dihentikan.  Saya sudah bentuk tim untuk turun kelapangan dan mereka

akan laporkan kembali, setelah oke saya akan ajak Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) duduk

bersama. Kalau itu permainan akan kita hentikan,”ujar Rudi, Selasa (3/5).

Rudi memastikan akan melihat atau mengevaluasi seluruh aktifitas reklamasi di Batam. Namun

demikian, bila izin yang dikantongi ada maka tidak bisa dihentikan.

Sebelumnya Rudi juga sudah menandatangani Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 1 Tahun 2016 tentang kegiatan reklamasi di Kota Batam. Semua kegiatan itu akan dievaluasi.

Evaluasi seperti dilihat dari kelengkapan administratif, teknis pelaksanaan di lapangan, dampak lingkungan dan lainnya.

Lahan di atas 10 hektare, wajib mengantongi  Amdal. Dibawah 10 hektare, cukup izin UKL dan UPL. Studi Amdal tidak sembarangan, dilakukan oleh konsultan yang mengantongi sertifikat dari Kementrian Lingkungan Hidup (KLH).

Amdal akan diterima jika memenuhi uji kelayakan lingkungan, setelah lolos uji sidang Komisi amdal yang beranggotakan instansi terkait, pakar dan masyarakat.