UPT Nilam Suri Diharapkan Berubah Menjadi BLUD

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Walikota Minta Kenaikan Tarif Listrik Batam Dikaji Ulang0
• Ketersediaan Tenaga Medis Penunjang Utama Akreditasi Puskesmas0
• 2017, Pengelolaan Hutan di Batam di Bawah KPH Provinsi Kepri0
• Akhir Tahun Batam Punya Sekda Baru0
• 100 Wajib Pajak Batam Terapkan Pajak Online0

Media Center Batam - UPT Panti Rehabilitasi Sosial Nilam Suri dianggap sangat tepat menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dimana pelatihan yang diberikan tidak hanya menunggu penganggaran dari APBD yang setiap tahun ditetapkan. 

Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Ricky Indrakari mengatakan, didalam regulasi daerah mengamanatkan pemerintah daerah membuat suatu unit lembaga pelayanan inovasi daerah. Dari amanat itu, status UPT Nilai Suri sangat baik ditingkatkan dan sifatnya berubah menjadi BLUD.  

"Membuat UPT lembaga pendanaan inovasi daerah sehingga. Sifatnya BLUD. Ketika orang dilatih tidak perlu menunggu anggaran setiap tahunnya. UPT berbasis BLUD bisa sharing dengan provinsi dan kota,"kata Ricky beberapa waktu lalu. 

Ricky berharap,  Upt Nilam Suri menjadi Balai Latihan Kerja (BLK) nya PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dengan begitu, banyak sekali yang dapat dikembangkan, termasuk para pekerja migran yang dipulangkan. 

"Kita kasih pilihan saja mau pulang dengan ongkos sendiri atau dilatih disini. Konsep pemberdayaan dinas sosial, ini bisa menjadi unggulan tingkat nasional,"katanya. 

Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam Raja Kamarulzaman mengatakan, pemerintah setiap tahun dipastikan memberikan pelatihan kepada PMKS ini. Hanya memang terbatas, sehingga dicari yang benar-benar membutuhkan.

“Supaya memberikan kemampuan untuk perubahan yang lebih kedepannya,” ujarnya.  

Namun demikian, lanjut dia, bantuan atau program-program pemerintah perlu dukungan semua pihak. Karena permasalahan PMKS ini diperlukan penanganannya multi dimensi.

“Perlu penangangan multi dimensi, seperti kesehatan, ekonomi, hukum. Karena itu dukungan segala pihak agar lebih baik dan berkualitas,” katanya.