- Ribuan Pencari Kerja Ramaikan BPJS Ketenagakerjaan Job Fair
- Aparat Keamanan Lakukan Patroli Bersama
- Tim U-15 Serahkan Piala Gubernur ke Walikota Batam
- Kepri Masih Alami Deflasi di April 2018
- Prihatin Tragedi Surabaya, BEI Kenakan Pita Hitam di Lengan
- Pelindo Siapkan 2.000 Tiket Mudik Gratis
- Cahaya Garden Jadi Pasar Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- 250 Lansia Sekupang Bergembira di Pantai Dangas
- Umat Muslim Batam Mengaji Bersama di Engku Putri
- Tujuh Kaligrafi Batam Lolos ke Final
Tim Penanganan Banjir Dibagi per Kecamatan
Berita Populer
- Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
- Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
- Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
- Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
- Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS
Berita Terkait
Media Center Batam - Pemerintah Kota Batam membagi penanganan banjir per kecamatan. Tiap kecamatan bersama organisasi perangkat daerah mendata berapa titik banjir yang ada saat ini.
"Tadi sudah dibagi tim per kecamatan. Tolong rapatkan mana mana yang kita ambil tindakan," kata Walikota Batam, Muhammad Rudi usai memimpin rapat penanganan banjir di Kantor Walikota Batam, Senin (29/5).
Menurut Rudi, titik-titik hasil rapat per kecamatan nanti yang akan jadi prioritas. Penanganan dilakukan secara manual dengan normalisasi drainase hingga pembongkaran bangunan di atas aliran air.
Untuk itu, Pemko Batam akan meminta bantuan pihak keamanan (TNI dan Polri) dalam proses pembongkaran bangunan atas drainase ini. Dan kepada BP Batam, Pemko minta agar menarik kembali lahan-lahan yang sudah diserahkan ke pihak ketiga untuk penanganan banjir.
"Kita akan buka paksa lahan-lahan yang sudah diberikan ke orang lain, demi menyelamatkan banjir di Kota Batam," ujarnya.
Selain itu, Rudi juga minta agar cut and fill (pemotongan lahan) dihentikan. Karena proses pemotongan lahan yang berjalan di Batam selama ini tidak berikan solusi atas masalah lingkungan.
"Potong saja, air langsung mengucur karena tidak ada pohon lagi," kata dia.
Rudi mengatakan lahan ini merupakan salah satu ganjalan dalam penyelesaian masalah banjir. Sejak 2013 Pemko sudah minta ke BP Batam untuk bebaskan lahan yang terkait titik banjir. Namun sampai saat ini tidak ada penyelesaiannya.
"Bukan kami tidak bisa bekerja, lahan ini sudah jadi sandungan. Makanya tidak boleh ada lagi masyarakat yang menambah depan atau belakang rumahnya sehingga menutup parit. Sudahlah paritnya sempit, aliran tidak lancar. Maka besok harus lancar," kata Rudi.