Tahun Depan Batam Targetkan Predikat A di LHE AKIP

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Tim Terpadu Tertibkan Bangunan di Buffer Zone Edukits0
• Penyerahan LHE AKIP Regional I Dipusatkan di Batam0
• Drainase Sekitar SMPN 28 Dinormalisasi untuk Atasi Banjir0
• LTSP-P2TKI Mudahkan Pelayanan Bagi Pahlawan Devisa0
• Pawai Budaya Tampilkan Keberagaman Masyarakat Batam0

Media Center Batam - Pemerintah Kota Batam berhasil meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Tahun ini Batam mendapat predikat B untuk hasil evaluasi AKIP 2016 lalu. Naik satu peringkat dari perolehan tahun sebelumnya, CC.

"Harapan kita tahun depan A. Jadi tidak BB lagi. Langsung lompat dua tingkat lagi perolehannya," kata Amsakar usai menerima Laporan Hasil Evaluasi AKIP di Hotel Radisson Batam, Kamis (25/1).

Menurut Amsakar, berbagai usaha sudah dilakukan Pemerintah Kota Batam untuk memperbaiki Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017. Di antaranya mendatangkan Deputi Reformasi, Birokrasi, Akuntabilitas, dan Pengawasan KemenPAN-RB, Muhammad Yusuf Ateh untuk asistensi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Jadi nilai B ini betul-betul di tahun awal kami, Muhammad Rudi-Amsakar Achmad memimpin. Yang kami undang Deputi itu, untuk LHE AKIP tahun depan. Mudah-mudahan ada peningkatan signifikan," kata dia.

Berdasarkan hasil pengarahan deputi tersebut, Pemko Batam telah melakukan berbagai perbaikan. Di antaranya memperjelas indikator dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Serta melakukan sinkronisasi antara RPJMD dengan rencana kegiatan sampai ke tingkat OPD.

"Tahun 2015 dapat CC itu karena indikator yang kami formulasikan cenderung kualitatif. Kalau yang B ini jelas, akan terbangun sekian ruas jalan baru, akan dibangun sekian ruang kelas baru, berapa jumlah rehabilitas rumah tidak layak huni. Ada angka kuantitatifnya," papar Amsakar.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Asman Abnur menargetkan tahun 2019 mendatang tidak ada lagi kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang nilai AKIP-nya C. Ia berharap nilai yang diperoleh daerah bisa minimal B.

"Kalau masih ada kepala daerah yang nilai hasil LAKIP-nya di bawah B, saya anggap kepala daerahnya gagal. Kalau sudah menteri yang bilang kepala daerah gagal, nanti bisa tidak dipilih lagi. Saya sampaikan, minimum B saja, sudah kembali ke jalan yang benar," tuturnya.