Tim Terpadu Tertibkan Bangunan di Buffer Zone Edukits

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Penyerahan LHE AKIP Regional I Dipusatkan di Batam0
• Drainase Sekitar SMPN 28 Dinormalisasi untuk Atasi Banjir0
• LTSP-P2TKI Mudahkan Pelayanan Bagi Pahlawan Devisa0
• Pawai Budaya Tampilkan Keberagaman Masyarakat Batam0
• Anggota Komisi VIII DPR RI Reses ke MAN IC Batam0

Media Center Batam - Tim terpadu mulai meratakan bangunan yang berdiri di atas tanah negara mulai dari Simpang Jam ke Simpang BNI Sei Panas. Ada sekitar sebelas bangunan yang ditertibkan di titik pelebaran jalan tersebut. Mulai dari toko-toko di depan Edukits Batam Centre sampai ke marketing centre Oxley Apartemen.

Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mengatakan eksekusi dilakukan setelah tim terpadu menyurati dari peringatan satu sampai tiga.

"Hari ini fokus kita di zona ini. Setelah ini ditarik dari bawah, sampai deret sana," kata Amsakar, Selasa (23/1).

Beberapa bagian, kata dia, meminta waktu. Karena berdasarkan hasil rapat, mereka akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke BP Batam terkait UWTO 30 tahun.

"Tapi yang titik ini harus jalan. Karena pedestrian, buffer zone," ujarnya.

Amsakar menegaskan bahwa tidak ada ganti rugi atas bangunan yang dibongkar tersebut. Karena saat membangun, mereka juga sudah diingatkan bahwa sewaktu-waktu tanah tersebut akan digunakan.

"Mereka minta 1-2 tahun sebelum dipakai, mereka pakai. Jadi ini berjalan baik," kata dia.

Ruas jalan Simpang Jam-BNI/Rosedale di sisi Edukits ini rencananya dilebarkan menjadi lima lajur. Dengan pagu anggaran yang disiapkan Rp 18,48 miliar. Dan merupakan proyek lanjutan karena sisi sebelahnya sudah lebih dulu dilebarkan tahun lalu.

Terkait Baloi Kolam, menurutnya masih dilakukan pembahasan dengan pihak pengembang. Pertemuan sebelumnya belum ada kesepakatan. Jika ada kompensasi berimbang, baru akan dilakukan eksekusi.