Rata-rata AKIP Kabupaten/Kota Kepri Tertinggi di Sumatera

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Batam Dapat Rapor Hijau Dalam Pencegahan Pemberantasan Korupsi0
• SMAN 18 dan 19 Tak Menumpang Lagi0
• Batam Kembali Terima Penghargaan Bidang Pelayanan Publik0
• Batam Tambah 1 Dapil di Pemilu 20190
• Batam Terima Rp 24 Miliar DAK Kesehatan0

Media Center Batam - Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau tertinggi dibanding provinsi lain di Sumatera. Berdasarkan paparan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), kabupaten/kota di Kepri mendapat nilai AKIP rata-rata 63,07 atau predikat B.

Provinsi lain yang nilai rata-rata kabupaten/kotanya B yakni Bangka Belitung. Namun nilainya sedikit di bawah Kepri, yaitu 60,90. Sedangkan empat provinsi lain mendapat predikat CC (nilai 50-60), Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan. Dan predikat C (40-50) untuk Aceh, Sumatera Utara dan Bengkulu.

Tapi untuk tingkat Provinsi, nilai AKIP tertinggi diperoleh Sumatera Selatan. Dengan nilai 80,01, Sumatera Selatan menjadi satu-satunya provinsi di Sumatera yang memperoleh predikat A. Provinsi Kepri mendapat predikat BB dengan nilai 70,13.

Deputi Reformasi, Birokrasi, Akuntabilitas, dan Pengawasan KemenPAN-RB, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan pihaknya secara kontiniu melakukan penilaian. Tahun 2017 82 kementerian/lembaga, 34 provinsi, dan 510 kabupaten/kota dievaluasi. Sedangkan untuk wilayah I yang terdiri dari Sumatera, Jawa Barat, dan Banten, tim mengevaluasi 11 provinsi dan 172 kabupaten/kota.

"Di wilayah I ada peningkatan rata-rata kabupaten/kota dari 49,87 jadi 54,43, dari C jadi CC. Dan tidak ada lagi yang D," ujarnya dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi AKIP (LHE-AKIP) Wilayah I di Hotel Radisson Batam, Kamis (25/1).

Menteri PAN-RB, Asman Abnur menargetkan tahun 2019 mendatang tidak ada lagi kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang nilai AKIP-nya C. Ia berharap nilainya bisa minimal B.

"Kalau masih ada kepala daerah yang nilai hasil LAKIP-nya di bawah B, saya anggap kepala daerahnya gagal. Kalau sudah menteri yang bilang kepala daerah gagal, nanti bisa tidak dipilih lagi. Saya sampaikan, minimum B saja, sudah kembali ke jalan yang benar," tuturnya.