Batam Dapat Rapor Hijau Dalam Pencegahan Pemberantasan Korupsi

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• SMAN 18 dan 19 Tak Menumpang Lagi0
• Batam Kembali Terima Penghargaan Bidang Pelayanan Publik0
• Batam Tambah 1 Dapil di Pemilu 20190
• Batam Terima Rp 24 Miliar DAK Kesehatan0
• Batam Minta Bantuan Obat ke Provinsi0

Media Center Batam – Kota Batam memperoleh Rapor Hijau dalam Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi. Tahun 2017 Batam mendapat hasil sangat memuaskan dengan pencapaian 100 persen berdasarkan penilaian tim pusat. Tim terdiri dari Kementerian PPN/Bappenas, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Dalam Negeri.

“Perolehan ini diraih Pemerintah Kota Batam karena telah merealisasikan empat aksi,” kata Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, Kamis (25/1).

Aksi pertama yaitu pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah serta pengintegrasian layanan perizinan di PTSP. Kedua, terlaksananya pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu.

Ketiga, terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa. Serta terakhir, transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan dana hibah dan bantuan sosial.

“Transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa ini kita laksanakan melalui e-procurement,” ujarnya.

Meskipun bertindak selaku penanggungjawab aksi, capaian tersebut menurut Jefridin juga berkat dukungan kepala daerah, dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Batam. Serta tim yang ikut memenuhi kebutuhan data pendukung. Seperti Bappelitbang, inspektorat, DPM-PTSP, Dinas Kominfo, BP2RD, BPKAD, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan LPSE.

Tim, kata Jefridin, melakukan penilaian setiap tiga bulan sekali. Dan dasar penilaian Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Daerah adalah Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.