- Ribuan Pencari Kerja Ramaikan BPJS Ketenagakerjaan Job Fair
- Aparat Keamanan Lakukan Patroli Bersama
- Tim U-15 Serahkan Piala Gubernur ke Walikota Batam
- Kepri Masih Alami Deflasi di April 2018
- Prihatin Tragedi Surabaya, BEI Kenakan Pita Hitam di Lengan
- Pelindo Siapkan 2.000 Tiket Mudik Gratis
- Cahaya Garden Jadi Pasar Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- 250 Lansia Sekupang Bergembira di Pantai Dangas
- Umat Muslim Batam Mengaji Bersama di Engku Putri
- Tujuh Kaligrafi Batam Lolos ke Final
Percepat Pengukuran Lahan, BP Batam Datangkan 12 Juru Gambar
Berita Populer
- Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
- Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
- Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
- Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
- Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS
Berita Terkait
Media Center Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam mulai melakukan percepatan pengurusan, khususnya pecah pengalokasian lahan atau rekomendasi. Salah satu diantaranya, mendatangkan juru ukur dan juru gambar berlisensi.
Deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto mengatakan, pihaknya kini tengah menggesa bagaimana mempercepat pecah pengalokasian lahan (PL). Sebab hal ini, kendalanya bukan masalah tarif namun ditataran teknis.
“Masalah teknis. Site plan ada yang pakai komputer, softwer dikasi. Ada yang lama. Kalau lama, kan harus digambar ulang. Juru gambar kita cuma punya dua,”ujar Eko, Selasa (6/9).
Karena itu, pihaknya sudah bekerjasama sama dengan Kementerian Agraria dan Tataruang (ATR) untuk mendatangkan 12 juru gambar guna mempercepat proses tersebut.
“Mereka harus punya lisensi. Kita sudah bicara dengan Menteri ATR. Kita juga usaha satu lahan jangan sampai diukur 3 sampai 4 kali, hal semacam ini yang memperlambat. Bahkan ATR setuju buka loket di PTSP,”ujarnya.
Pihaknya juga akan memanfaatkan aplikasi pengalokasian lahan yang sudah dibuat sejak 2012 oleh Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) BP Batam. Sistem ini sangat membantu untuk pengalokasian baru, sementara yang lama perlu pengimputan satu persatu.
“(Aplikasi) Akan kita pakai. Kalau untuk pengalokasian baru itu cepat, yang harus dipikirin, izin terkait perpanjangan, pecah PL, rekomendasi, endorsement PL-PL yang diterbitkan sejak tahun 80an. Ini yang harus masuk data satu persatu. Data ribuan sekarang yang baru ditangkap sekitar 7000 PL,”ujarnya.
Terkait adanya tumpang tindih lahan, Eko tidak menampik. Namun, hal itu terjadi sejak zaman dulu. Dimana juru ukur menyimpan sendiri data pengalokasian, sehingga tidak ada yang tau.
“Zaman dulu juru ukur simpan sendiri dan itu gak dishare jadi gak ada yang tau. Maknya ada tumpang tindih, alokasi dihutan lindung. Akumulasi problem yang berbelas-belas tahun. Menyelesaikan ini perlu waktu lah,”Eko mengakhiri.