Pemko Usulkan Penambahan Pasal Reklamasi di Ranperda RTRW Provinsi

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Paripurna DPRD : Sektor Pendapatan Perlu di Optimalkan0
• Hadiah Puluhan Juta Menanti di HUT Korpri0
• Evaluasi PPIH, Perbaikan Transportasi Bus Menjadi Sorotan0
• 20 Anggota DPRD Tolak Hak Angket Reklamasi0
• Walikota Ajak Istri Pegawai Bersatu untuk Pembangunan Batam0

Media Center Batam - Pemerintah Kota Batam mengusulkan penambahan pasal tentang reklamasi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Ranperda RTRW) Provinsi Kepulauan Riau. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam, Wan Darussalam mengatakan dalam beberapa tahun ke depan Batam membutuhkan reklamasi untuk pengembangan investasi. Sehingga jika tidak diatur dalam Perda RTRW maka tak bisa dilakukan pengembangan ke depannya.

"Bisa jadi 20 tahun ke depan investor yang sudah ikut memajukan Batam butuh reklamasi untuk pengembangan usahanya. Kalau tidak begitu, Batam tidak berkembang. Maka perlu dibuka pasal reklamasi ini," kata Wan dalam rapat panitia khusus RTRW di Kantor Walikota Batam, Selasa (11/10).

Anggota pansus RTRW, Irwansyah meminta Pemerintah Kota Batam untuk mulai memikirkan pengembangan wilayah hinterland (pulau penyangga). Karena saat ini pulau utama sudah mulai padat.

"Mungkin kita sudah bisa membidik wilayah-wilayah hinterland untuk dikembangkan seperti pulau Kepala Jeri dan lain sebagainya," kata anggota DPRD daerah pemilihan Batam ini.

Sementara anggota pansus Onward Siahaan berharap agar masukan dari Batam untuk masalah RTRW ini bisa satu pintu. Jangan sampai muncul dua versi, yakni dari Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

"Jadi Pemko koordinasi dulu dengan BP. Karena Perda-nya nanti satu, yang menampung semua pemangku kepentingan di sini. Tidak ada dualisme lagi, tidak versi BP Batam," kata Onward.

Hal senada diungkapkan Ketua Pansus RTRW, Saproni. Menurutnya tata ruang itu merupakan kewenangan pemerintah. Secara hierarki mulai dari RTRW nasional, kemudian dijadikan acuan penyusunan RTRW provinsi, dan terakhir kabupaten/kota.

"Jadi RTRW BP Batam, tidak ada. Cuma nanti kan RTRW Kota sudah mengakomodir BP. Dan BP harus mengikuti RTRW Kota," ujarnya.