Pemko Dorong Ekonomi Masyarakat Melalui Dana Bergulir

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• 1000 RTS Batam Kota Tebus Sembako Murah0
• Usai Terima Penghargaan, Wako Minta Pegawai Tingkatkan Kinerja0
• Pelantikan Kepala Sekolah Diwarnai Penandatanganan Pakta Integritas0
• Peningkatan Infrastruktur Antar Batam Raih Kota Terbaik IAA 2016 0
• Pemko Proyeksi APBD Batam 2017, Rp2,57 Triliun0

Media Center Batam - Badan Layanan Umum daerah (BLUD) dana bergulir Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan UKM (PMPKUKM) menjadi perhatian pemerintah untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Bantuan pembiayaan usaha itu diyakni mampu mendongkrak pelaku usaha kecil.

Walikota Batam HM Rudi mengatakan, dengan itu pula maka sudah sepantasnya menjadi prioritas pengeluaran pembiayaan Pemko Batam tahun depan.

“Untuk Kebijakan pengeluaran pembiayaan APBD Kota Batam 2017 diprioritaskan untuk pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat. Ini dalam rangka meningkatkan dan mendorong tumbuh kembangnya ekonomi masyarakat usaha kecil menengah di Kota Batam,”ujar Rudi, Selasa (27/9).

Karena itu pula BLUD dana bergulir menjadi sektor penerimaan pembiayaan Pemko Batam berupa pengembalian pinjaman yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Disamping itu penerimaan pembiayaan juga digunakan untuk menutupi defisit anggaran belanja.

Untuk diketahui, tahun ini Dinas menyiapkan dana Rp12,3 miliar untuk dana bergulir. Dana ini disiapkan dari pengembalian dan ditambah dana segar dari APBD 2016 sebesar Rp 1 miliar.

Kepala Dinas PMPKUKM Batam Febrialin menjelaskan, dinasnya ‎membuka kesempatan bagi setiap koperasi dan pelaku UMKM yang hendak mendapatkan pinjaman dana bergulir itu.

Asalkan memenuhi persyaratan yang ada, misalnya usaha harus sudah berjalan minimal enam bulan, ada surat keterangan usaha dari kelurahan, persetujuan dari suami istri, laporan keuangan usaha dan syarat formal lainnya.