Pemko Batam Tunggu Solusi Provinsi Tangani eks Anggota Gafatar

Media Center Batam - Eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kota Batam hingga kini masih berada di Asrama Haji Batam. Solusi penanganan mereka menunggu instruksi dari Gubernur Kepri. 

Wakil Walikota Batam Rudi mengatakan, 82 orang dari 24 Kepala Keluarga (KK) eks Gafatar yang ada di Asrama Haji masih ditangani Pemerintah Kota Batam, seperti biaya makan dan operasional lainya. Namun ini tidak bisa berlangsung lama mengingat anggaran daerah juga terbatas. 

Apalagi, urusan penangangan itu kata Rudi berada di tingkat provinsi, untuk Pemko Batam hanya sifatnya membantu. Karena itu, pihaknya akan menyampaikan hal tersebut ke gubernur.  

"Kita surati gubernur tentang penanganan ini (Gafatar). Mau ditempatkan dimana dia. Ini sudah level atas (Provinsi). Kota (Batam) membantu saja,"ujar Rudi, Selasa (23/2). 

Permasalahan itu pun sudah dibahas tingkat lanjut, dengan beberapa pihak seperti Kepolisian dan Kejakasan. Dari pertemuan itu, tetap menunggu solusi dari gubernur terkait berapa lama dia akan dibina termasuk tempat tinggalnya kedepan. 

"Mereka sauadara-saudara kita juga. Orang itu mau makan. Saya berharap sudah ada jawaban besok, siapa yg menanggung makan dan dibina berapa lama. Sekarang masih kita,"katanya.

Sebelumnya, 106 orang eks Gafatar asal dari Kepulauan Riau (Kepri), sudah tiba di Asrama Haji, Batam Centre, Batam, sekira pukul 19.00 WIB, Jumat (12/2). Mereka diterbangkan dari Bekasi yang sebelumnya dijemput dari Kalimantan.

Kepala Kementerian Agama Batam Zulkifli Aka mengatakan, 106 orang itu  merupakan warga Kepri, seperti dari Batam, Tanjungpinang, Dabo Singkep dan daerah Kepri lainnya.

"Yang kita pulangkan malam ini sebanyak 106 orang terdiri dari 30 Kepala Keluarga (KK) termasuk anak-anak dan bayi. Selanjutnya kita akan lakukan pembinaan selama tiga hari di Asrama Haji," ujarnya.