Pembangunan Infrastruktur Maritim dan Pariwisata Jadi Sorotan BI

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Dorong Nelayan Transaksi Non Tunai, BI Luncurkan Kartu Lantera0
• Pawai Budaya dan Pembangunan Meriahkan HUT RI ke-71 Tingkat Kota Batam0
• Kodim, Lanal, dan Polresta Gelar Lomba Hias Gapura0
• Komisi IV Usul Komite Sekolah Dari Rekomendasi RT/RW dan Kelurahan0
• Ibnu Sina Jadi Tuan Rumah Penyelenggaraan KNSI, 225 Paper Siap Dipresentasikan0

Media Center Batam - Bank Indonesia menggelar rapat evaluasi ekonomi dan keuangan daerah (Rekda) triwulan III-2016 di Batam, Jumat (12/8). Rekda triwulan III-2016 ini mengangkat tema mempercepat pembangunan infrastruktur maritim untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendorong peningkatan kepariwisataan.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Juda Agung mengatakan kemaritiman ini memiliki arti penting bagi Bank Indonesia. Karena defisit neraca jasa di Indonesia, 80 persen disumbang dari sektor maritim.

"Pertama untuk sewa kapal asing, itu sekitar 40 persen. Leasing kapal, asuransi kapal gunakan asuransi asing, sewa crane, dan sebagainya. Defisit ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Ini jadi salah satu agenda yang kita bahas besok," kata Juda saat media briefing di Kantor BI Kepri di Batam Centre, Kamis (11/8) sore.

Berdasarkan analisanya, hal ini terjadi karena banyak perusahaan yang memilih jasa pelayaran dengan logistik yang lebih baik. Kemudian pelabuhan di Indonesia kedalaman lautnya kurang memadai untuk kapal besar merapat sehingga lebih memilih di negara tetangga.

"Di Indonesia kedalaman laut di pelabuhannya sekitar 10 meter. Sementara Singapura Malaysia bisa diatas 12, 15 meter, sehingga kapal besar bisa merapat," ujarnya.

Menurut data yang ia sampaikan, pada 2014, defisit yang terjadi mencapai minus 12 billion USD. Dan tahun lalu minus 8 billion USD. Hal ini berbanding terbalik dengan neraca barang yang selalu surplus.

Ia berharap dari hasil rapat koordinasi Jumat siang nanti akan didapatkan bagaimana cara untuk menyikapi kondisi tersebut. Setidaknya defisit neraca jasa ini bisa berkurang bila sulit untuk menjadi surplus.

"Kita laut besar, perdagangan antar pulau besar, ekspor besar. Mestinya kita bisa mengambil kembali peran kita di dalam perdagangan jasa, dalam konteks ini peran pelayaran," kata Juda.

Kepala BI Kepri, Gusti Raizal Eka Putra mengatakan tema rapat yang diangkat kali ini sangat relevan dengan kondisi Kepulauan Riau. Peran maritim dan pariwisata ini masih sangat kecil. Dan kondisi Kepri saat ini masih sangat mengandalkan Batam, sementara industri Batam sedang mengalami perlambatan karena perlambatan ekonomi global.

"Kami harap rakor ini bisa beri masukan ke pemerintah terutama pemerintah pusat," kata Gusti.

Ia mengatakan saat ini ekonomi Kepri juga mengalami peningkatan pertumbuhan dari 4,5 persen jadi 5,4 persen. Namun sebagian besar didorong konsumsi, dan sektornya adalah industri pengolahan.

"Harusnya kita mengandalkan maritim dan pariwisata ini. Kendala infrastruktur ini belum bisa dikoordinasi secara baik," sebut Gusti.