Pegawai Pemerintah Non ASN, Wajib Ikut BPJS Ketenagakerjan

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Pejabat Eselon IV Aceh Benchmarking ke Media Center Batam0
• Polda Kepri Musnahkan Sabu Hasil Tangkapan Dua Pelaku0
• Miniatur Masjid Agung II Pimpin Pawai Takbir Idul Adha0
• Gubernur Usulkan Penambahan Beberapa Kawasan Khusus di Kepri0
• Sail Karimata, Jalan Kepri Perkenalkan Wisata Bahari0

Media Center Batam - BPJS Ketenagakerjaan menegaskan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Bukan Aparatur Sipil Negara) wajib diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hal inipun telah disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto melalui surat pemberitahuan kepada seluruh Gubernur dan Walikota/Bupati seluruh Indonesia.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya Achmad Fatoni menyatakan, dalam surat tersebut diterangkan bahwa kepesertaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (Bukan Aparatur Sipil Negara) ke BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan amanah UU 40 tahun 2004 tentang SJSN, UU 24 tahun 2011.

“Didalamnya, menyebutkan Penahapan Kepesertaan disebutkan bahwa dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara, dilakukan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian paling lambat tanggal 1 Juli 2015, termasuk bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri,”ujarnya, Kamis (22/9).

Untuk menindaklanjuti hal tersebut pihaknya akan berkoordinasi lebih intensif kepada Pemerintah Kota Batam.

“tentunya kami akan berkoordinasi dengan Bapak Walikota Batam terkait surat dari Bapak Direktur Utama terkait akan hal itu, kita berharap nantinya seluruh Pegawai Non ASN ini bisa dilindungi BPJS Ketenagakerjaan”tambahnya.

“Sejauh ini ada beberapa SKPD yang Pegawai non ASN nya sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan seperti di DKP dan Petugas Trans Batam Dishub, namun masih banyak SKPD yang belum mendaftarkannya” Fatoni menambahkan.