OPD Diminta Berkontribusi pada Pembangunan yang Responsif Gender

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Amsakar Apresiasi OPD yang Buat Terobosan0
• Lurah Diberi Waktu Dua Bulan Tuntaskan Data Penerima BPNT0
• Pematangan Lahan Masjid Agung Ditargetkan Selesai dalam Sebulan0
• Wawako: STQ Sarana Membumikan Nilai-nilai Al-Quran0
• Wawako : Seleksi untuk Hasilkan Pemimpin Berkualitas0

Media Center Batam - Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan di Daerah Kota Batam. Sosialisasi diadakan di Best Western Premier Hotel, Senin (6/3).

Amsakar meminta kepada seluruh peserta kegiatan ini yang merupakan Sekretaris / Pejabat eselon III dan para perencana pada Organisasi Perangkat Daerah OPD), Camat dan Stakeholder yang terkait untuk memahami apa yang diamanatkan di dalam perda.

"Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2016 ini harus melakukan pendekatan yang komprehensif dan pelaksanaannya harus mendukung segala aspek," ujar Amsakar.

Beliau juga menekankan bahwa Gender yang dimaksud bukan hanya sebatas perempuan dan laki-laki tetapi konsepnya mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan secara menyeluruh seperti anak, penyandang disabilitas dan lansia yang terjadi akibat dari keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya yaitu Rina Syahriyani Syahrullah Kepala Prodi Pasca Sarjana Ilmu Hukum UIB; Wan Darussalam, Kepala Bidang Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah Kota Batam; dan Harimukti Kepala Bagian Hukum Kota Batam.

Umiyati selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batam sekaligus Ketua Panitia menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada semua stakeholder terutama organisasi perangkat daerah terkait perda tersebut. OPD diharapkan berperan serta dan berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender.

"Kegiatan ini tidak hanya mendengarkan penjelasan dari para ahli tetapi juga membuka dan menampung masukan dari stakeholder sehingga perda ini dapat kita laksanakan di kemudian hari," ujar Umiyati.