Kepri Alami Deflasi di Februari

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Inflasi Januari Kepri Lebih Tinggi dari Nasional0
• Walikota Sosialisasi Pelebaran Jalan Lubukbaja ke Warga Terdampak0
• Pertumbuhan Ekonomi Kepri Masih Alami Perlambatan0
• KPPU Beri Daftar Perusahaan "Nakal" ke ULP0
• BI: Penyaluran Kredit UMKM Masih Rendah0

Media Center Batam - Provinsi Kepulauan Riau mengalami deflasi sebesar 0,03 persen (month to month/mtm) pada Februari 2018. Indeks harga konsumen Februari ini lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang mengalami inflasi 0,88 persen (mtm). Dan lebih rendah dibanding rata-rata historis tiga tahun terakhir, yakni deflasi 0,22 persen (mtm).

"Secara tahunan inflasi IHK Kepri tercatat 3,99 persen (year on year/yoy), juga lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 4,19 persen (yoy), namun lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,18 persen (yoy)," kata Wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kepri, Gusti Raizal Eka Putra, Rabu (7/3).

Menurutnya deflasi Februari didorong oleh deflasi volatile foods terutama penurunan harga bayam, kacang panjang, bawang merah, kangkung, dan sawi hijau. Sementara kelompok administered prices mencatatkan inflasi akibat kenaikan tarif listrik tahap III di Batam.

Kelompok komoditas volatile foods mencatatkan deflasi 2,83% (mtm), dibanding bulan lalu yang mengalami inflasi sebesar 3,92% (mtm). Penurunan harga terutama dicatatkan bayam, kacang panjang, kangkung dan bawang merah yang masing-masing mengalami deflasi sebesar 39,46% (mtm), 19,32% (mtm), 25,02% (mtm) dan 9,57% (mtm).

Penurunan harga bawang merah akibat stok panen yang melimpah di daerah sentra penghasil. Berdasarkan hasil pantauan PIHPS, rata-rata harga bawang merah di Sumut pada Februari turun 6,89% dibandingkan Januari. Sementara penurunan harga bayam, kacang panjang dan kangkung diperkirakan akibat dari kecukupan produksi lokal karena tingkat curah hujan yang mulai berkurang. 

Kelompok inti mencatatkan inflasi 0,37% (mtm), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya sebesar 0,41% (mtm). Inflasi kelompok inti terutama bersumber dari kenaikan harga ayam goreng yang mengalami inflasi sebesar 10,18% (mtm) dengan andil 0,07% (mtm). Kenaikan harga ayam goreng sejalan dengan kenaikan harga daging ayam yang disebabkan kenaikan harga daging ayam ras akibat berkurangnya pasokan.

Kelompok administered prices mencatatkan inflasi 1,50% (mtm), dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatatkan deflasi sebesar 0,61% (mtm). Inflasi kelompok administered pricesterutama disumbang oleh peningkatan tarif listrik di Batam yang mencatatkan inflasi 6,49% (mtm) dengan andil 0,29% (mtm). Peningkatan tarif listrik pada Februari merupakan yang ketiga kalinya sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 21 Tahun 2017 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam.

"Memasuki Maret, inflasi diperkirakan tetap terkendali dan cenderung melemah. Tapi perlu diwaspadai beberapa risiko inflasi ke depan," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepri ini.

Adapun risiko inflasi yang perlu diwaspadai yaitu: (i) tren peningkatan harga migas dunia berpotensi mendorong peningkatan harga BBM Non Subsidi, (ii) tren kenaikan harga komoditas batubara dapat memicu kenaikan tarif dasar listrik, (iii) rencana kenaikan batas bawah tarif angkutan udara dapat memicu inflasi administered prices, (iv) potensi peninjauan ulang/pencabutan HET oleh pemerintah dapat mendorong peningkatan harga beberapa komoditas seperti beras.

Pengendalian inflasi Maret difokuskan untuk mitigasi risiko inflasi dengan beberapa rekomendasi sebagai berikut:  (i)  merealisasikan kerjasama antar daerah untuk pemenuhan kebutuhan pangan, (ii) menyiapkan program dan strategi untuk mengantisipasi peningkatan permintaan di Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, (iii) penguatan data ketahanan pangan melalui penyusunan neraca pangan Provinsi Kepulauan Riau dan semua Kabupaten/Kota sebagai dasar pengambilan kebijakan dan media pengawasan, (iv) mulai memanfaatkan Bahan Bakar Gas sebagai substitusi Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Khusus, (v) menyalurkan Rastra secara tepat waktu, (vi) pembangunan gudang untuk menjaga ketahanan pangan lokal.