Kemenpanrb Gelar Coaching Clinic Pelayanan Publik di Batam

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Bela Negara Tanggungjawab Seluruh Elemen Masyarakat0
• MPP Akan Diresmikan Bulan Ini0
• Pendapatan 2017 Terealisasi 91,73 Persen0
• Distributor Pangan Akan Diajak ke Sumbar dan Jambi0
• Wawako Ingatkan Pejabat Isi LHKPN0

Media Center Batam - Pemerintah empat provinsi dan 21 kabupaten/kota di wilayah Sumatera mengikuti Workshop dan Coaching Clinic Pembekalan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2018. Kegiatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini digelar di Kantor Walikota Batam, Rabu-Kamis (4-5/4).

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pendampingan evaluasi pelayanan publik di daerah masing-masing. Adapun yang menjadi sasaran workshop yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, RSUD, Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan UPT Samsat.

"Tahun ini ada 206 daerah yang akan dievaluasi terkait pelayanan publiknya. Diharapkan peserta workshop ini nantinya dapat memaparkan apa yang diperoleh agar dapat diimplementasikan di daerah masing-masing," kata Deputi Layanan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisa.

Pada workshop ini peserta mengikuti diskusi panel yang dipimpin langsung oleh Deputi Layanan Publik. Selanjutnya peserta dibawa untuk mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam yang terletak di Gedung Sumatera Promotion Centre.

“MPP Kota Batam sebagai percontohan. Diharapkan setelah melihat langsung pelayanan yang ada di sana dapat diimplementasikan di daerah masing-masing. Sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik di daerahnya,” kata Diah.

Ia mengatakan pemerintah pusat berharap ada peningkatan kualitas dalam pelayanan publik. Sehingga masyarakat mendapatkan kepastian dan puas dengan pelayanan yang diberikan pemerintah.

Setiap instansi, kata dia, harus melakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan metode yang tepat. Yakni dengan membandingkan antara target dan capaian.

“Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi capaian kinerja untuk mengidentifikasi keberhasilan, kegagalan, hambatan dan tantangan yang dihadapi pada setiap level mulai dari bawah hingga tingkat tertinggi,” terangnya.

Direktur RSUD Kutai Kartanegara pada kesempatan tersebut membagikan tentang pelayanan yang diterapkan. Karena unit kerja yang ia pimpin menjadi satu-satunya rumah sakit yang memperoleh nilai A terhadap pelayanan publik.

Walikota Batam, Muhammad Rudi dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih  kepada Kemenpan RB yang telah menunjuk Batam sebagai tuan rumah untuk kegiatan ini.  Kota Batam menurutnya salah satu daerah yang menjadi percontohan pelayanan perizinan satu pintu bersama tiga kota besar Surabaya, DKI Jakarta dan Banyuwangi.

“Dalam rapat bersama Pak Presiden juga diarahkan agar pelayanan berbasis online (daring), ini  untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu antre lagi,” kata Rudi.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM PTSP), Gustian Riau mengatakan sudah ada beberapa daerah yang datang untuk mencontoh sistem perizinan yang ada di MPP Kota Batam. MPP Kota Batam sudah menerapkan sistem daring dengan jumlah perizinan yang cukup banyak, lebih dari 400 jenis.

Sebagai narasumber pada workshop tersebut, Gustian memaparkan bagaimana cara menggabungkan seluruh perizinan yang ada. Bahkan MPP Kota Batam sudah siap melakukan perizinan dengan sistem single submission, seluruh perizinan mulai dari tingkat daerah menjadi satu kesatuan dan saling mendukung.

“Batam sudah siap untuk melaksanakan single submission, dan ini akan segera di-launching oleh BKPM,” kata Gustian.