Jadi Saksi Pelantikan, Amsakar Harap Pimpinan BP Batam Aktif Berkomunikasi

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Rekrutmen Guru Honorer Ditunda Tahun Depan0
• Realisasi 16 Kegiatan Masih di Bawah 50 Persen0
• Terkait RPH, Pemko Buat Komitmen Baru dengan BP Batam0
• Kepala BP Batam Baru Diharap Membawa Perubahan0
• Rehabilitasi RTLH Dirampungkan di Penutupan TMMD0

MEDIA CENTER BATAM - Pergantian pucuk pimpinan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam dan Pelabuhan Bebas Batam atau yang lebih dikenal dengan BP Batam membawa secercah harapan bagi pelaku usaha di Kota Batam. Tak terkecuali adanya dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota (pemko) Batam dengan BP Batam bisa segera menemui titik temu. Hal itu disampaikan oleh Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad yang ditunjuk sebagai saksi pelantikan Kepala dan Deputi BP Batam yang baru mewakili Walikota Batam bersama Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, Nuryanto mewakili Mendagri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Kamis (19/10).

Amsakar mengatakan ada beberapa poin yang ditekankan Menko Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam kepada Pejabat pimpinan BP Batam yang baru dilantik diantaranya  menyelesaikan dualisme dan membangun sinergi dengan semua pemangku kepentingan, mempercepat transformasi Free Trade Zone (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, dan meningkatkan pelayanan serta kinerja organisasi BP Batam itu sendiri.

"Selain itu ketua dewan kawasan juga meminta kepada BP Batam untuk mendukung pembangunan kota Batam yang nyaman aman asri dan lestari", jelas Amsakar.

Ditambahkan Amsakar, Dirinya melihat pimpinan BP Batam yang diamanahkan untuk menjadi Kepala dan anggota merupakan individu yang intens berkomunikasi. "Khusus pak Lukita,  dari rapat 18 kali saya rapat dengan beliau mengetahui obyektifitas carut marut masalah di batam", jelasnya. 

Pemko Batam siap mendukung sepanjang komunikasi bisa terbangun dengan baik. Pemko juga sudah menyiapkan agenda diantaranya Rabu pekan depan akan dilakukan pertemuan BP Batam dengan FKPD Provinsi dan Kota. "Tergantung waktunya dari pejabat baru bp batam dan waktu pak gubernur. Keputusan final acaranya di pak wali selaku penyelenggara silaturahmi ini", imbuhnya.

Sementara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam sambutannya usai melantik pimpinan BP Batam berpesan dalam pelaksanaan tugasnya ke depan BP Batam haruslah menjaga dan menegakkan integritas BP Batam, memfasilitasi kebutuhan investor bukan memaksimalkan penerimaan dan bersaing dengan investor serta setiap kebijakan yang strategis dan signifikan melakukan komunikasi dengan stake holder terkait dan melaporkan kepada Dewan Kawasan melalui tim teknis sebelum menetapkan kebijakan.

"Kita semua berharap dengan pelaksanaan program tersebut upaya untuk mengembalikan pertumbuhan kawasan Batam sebesar 7 persen optimis dapat dicapai", pesan Ketua Dewan Kawasan Batam.

Adapun pelantikan Pimpinan BP Batam berdasarkan Surat Keputusan Menko Perekonomian selaku Ketua Dewan KPBPB Batam nomor 146 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan  Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam   menetapkan Lukita Dinarsyah Tuwo sebagai Kepala BP Batam menggantikan Hatanto Reksodipoetro, Deputi  Bidang Administrasi Umum Sigit Priadi Pramudito kini diamanahkan kepada Purwiyanto. Posisi Junino Jahja sebagai Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan kini diemban Yusmar Anggadinata. Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha yang dijabat RC Eko Santoso Budianto, kini dijabat Dwi Eko Winaryo dan Deputi Bidang Pelayanan Umum dari Gusmardi Bustami kini dijabat Bambang Purwanto.

Sementara jabatan Wakil Kepala BP Batam dalam struktur organisasi yang baru ini ditiadakan dan posisi Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya masih dikosongkan menunggu pejabat yang tepat untuk posisi tersebut.