Imigrasi Indonesia-Malaysia Sepakat Buat Pelatihan Bersama

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Imigrasi Tunda Terbitkan 1.270 Paspor0
• Malaysia Percepat Pemulangan TKIB Jelang Ramadhan0
• BWS Pamerkan Alat Pemanen Air Hujan0
• Tim Pemko Segel 15 Warnet di Batuaji0
• UKM Batam Akan Diajak Promosi ke Thailand0

Media Center Batam - Imigrasi Indonesia dan Malaysia sepakat untuk melaksanakan pelatihan bersama dalam bentuk pertukaran pejabat imigrasi kedua negara. Atau pelatihan bersama dengan memaksimalkan keahlian pejabat dari kedua instansi imigrasi.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang keimigrasian. Rencana kerjasama ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan.

"Lingkup yang diusulkan dalam kesepakatan kerjasama ini mencakup pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, dan penyelesaian permasalahan bersama," kata Kepala Kantor Imigrasi Klas I Khusus Batam, Lucky Agung Binarto melalui siaran pers, Rabu (21/3).

Ia mengatakan kesepakatan ini merupakan salah satu hasil pertemuan konsultasi keimigrasian Indonesia-Malaysia yang bertajuk 1st Indonesia-Malaysia Immigration Consultation. Pertemuan antara Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Jabatan Imigresen Malaysia Kementerian Dalam Negeri Malaysia ini berlangsung di I Hotel Baloi, Batam.

Pertemuan dilaksanakan sebagai tindak lanjut kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Kuching Malaysia tahun 2017 lalu. Selain itu pertemuan juga dilaksanakan sebagai implementasi konkret atas kerjasama kedua negara dalam menangani permasalahan keimigrasian yang melibatkan kedua negara.

Adapun permasalahan yang dibahas di pertemuan ini antara lain tentang rehiring pekerja migran Indonesia, skema rekruitmen asisten rumah tangga dari Indonesia di Malaysia, pengaturan Keamanan Perbatasan, pembuatan kemungkinan pelatihan bersama, kemungkinan pembuatan memorandum kerjasama, dan proses percepatan pemulangan WNI bermasalah di Malaysia.

"Pihak Malaysia menekankan bahwa program rehiring atau pemutihan bagi pendatang ilegal di Malaysia telah berakhir bulan Desember 2017. Namun demikian, program ini masih diteruskan sampai dengan bulan Juni 2018 untuk menyelesaikan aplikasi yang sudah masuk namun belum terselesaikan sampai dengan akhir tahun 2017. Malaysia juga menegaskan terkait persoalan skema rekrutmen asisten rumah tangga asal indonesia di Malaysia dibuat dalam dua skema yaitu skema online dan mandiri," paparnya.

Sedangkan permasalahan perbatasan diusulkan akan dibahas lebih lanjut di tempat perbatasan seperti Sarawak di Malaysia atau Pontianak di Indonesia. Hal lain yang disampaikan dalam konteks pengaturan perbatasan adalah kemungkinan kesepakatan mengenai pengaturan pintu masuk dan keluar di pos lintas batas antara Indonesia dan Malaysia.

Dalam penutupan pertemuan Malaysia menyampaikan komitmennya atas permintaan Indonesia dalam mempercepat proses pemulangan bagi WNI yang bermasalah di Malaysia. Pertemuan juga diisi dengan kegiatan kunjungan ke Community House di Tanjungpinang sebagai bentuk pertukaran informasi dan kegiatan pertandingan olah raga persahabatan guna lebih mempererat hubungan peopel to people contact di antara pejabat imigrasi kedua negara.