BPS : Harga Sayur di Batam Harus Dikawal

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• KONI Kepri ; Batam Juga Harus Dikenal Karena Olahraganya0
• Ada Aqua Adeventure, Wisman Dapat Nikmati Permainan Air Laut Dengan Aman0
• Walikota Tes Pejabat Eselon II0
• Petugas Call Centre Harus Belajar Menyimak0
• BPS Catat Inflasi November 0,96 Persen0

Media Center Batam - Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau (BPS Kepri) mencatat sayur mayur sebagai komoditas penyumbang inflasi dominan di Kota Batam. Hal ini berdasarkan data BPS di bulan Desember periode 2012-2015 yang disampaikan Kepala BPS Kepri, Dumangar Hutauruk dalam rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Kepri di Kantor Perwakilan BI Kepri di Batam Centre, Selasa (6/12).

Sayur mayur yang dimaksud Dumangar antara lain bayam, bawang merah, kacang panjang, kangkung, cabai hijau, dan buncis. Selain sayuran, komoditas lain yang juga menjadi penyumbang inflasi dominan adalah bensin, daging ayam ras, cumi-cumi, emas, gula pasir, dan kecap.

"Masing-masing komoditas ini frekuensi munculnya empat kali. Bensin menang nasional tapi bisa kita kawal dengan menjaga suplai. Sementara sayur mayur, ini yang harus kita jaga, supaya inflasi tidak melambung. Mungkin itu bisa kita tanam," kata dia.

Pada bulan Januari, komoditas yang menjadi penyumbang inflasi juga masih didominasi sayur mayur. Pada periode 2012-2016, komoditas yang muncul hingga lima kali sebagai penyumbang inflasi di Batam yaitu kacang panjang, daging ayam ras, emas, cumi-cumi, kakap merah, kembang kol, cabai hijau, anggur.

"Ini jadi kompas bagi Pemerintah Kota Batam. Berarti ini yang harus dikawal untuk menjaga inflasi di Desember dan Januari nanti," kata Dumangar.

Menurut Dumangar, selain Kota Batam, Kota Tanjungpinang juga menyumbang inflasi yang cukup besar bagi Provinsi Kepri. Namun perbedaannya untuk Tanjungpinang di bulan Desember dan Januari yang harus dikawal adalah harga beras. Oleh karena itu Pemko Tanjungpinang perlu meminta bantuan Bulog untuk memantau harga di pasar.

Dumangar mengatakan inflasi di Batam cenderung tinggi di bulan Juni, Juli, November, dan Desember. Jika pemerintah daerah tidak mencoba untuk mengawalnya, maka inflasi ini tidak akan turun. Caranya dengan menjaga suplai sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak terjadi pelambungan harga.

"Di Tanjungpinang kurang lebih sama. Malah di Januari cenderung tinggi. Tapi angkanya hampir sama dengan akhir tahun," ujarnya.