Batam Ajukan Importasi Beras

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Forum Pembauran Kebangsaan Siap Jaga Kondusivitas Batam0
• Disperindag Temukan Produk dengan Logo Halal Tempelan0
• Disdukcapil Jemput Bola Rekam Data KTP-el di Sekolah0
• Media Center Batam Terbaik Nasional Kategori Kabupaten/Kota0
• Pemko Gelar Pelatihan Bagi Guru Al-Quran0

Media Center Batam - Batam ajukan pembukaan keran impor beras ke Kementerian Perdagangan. Hal ini diungkapkan Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad dalam rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), di Aula Kantor Walikota Batam, Senin (26/2).

"Sewaktu kunjungan Komisi VI DPR lalu kita sampaikan. Yang jadi masalah di Batam, beras. Beras dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). Tapi Pak Wali sudah minta ke Kementerian agar dibuka importasi di Batam," kata Amsakar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka pertumbuhan ekonomi Batam Januari lalu 2,01 persen. Namun inflasi tinggi, di angka 4,46 (year on year/yoy). Artinya ada selisih atau kesenjangan sebesar lebih dari 2 persen antara pertumbuhan ekonomi dengan inflasi.

"Ini menggambarkan daya beli masyarakat kita rentan," ujarnya.

Pemerintah Kota Batam, kata Amsakar, punya program sembako murah. Tahun ini sebanyak 128 ribu paket sembako bersubsidi digelontorkan di 64 kelurahan.

Meski begitu, Amsakar akui sembako murah ini tidak serta merta dapat menekan inflasi dan penuhi kebutuhan di Batam. Tapi sedikit banyaknya mempengaruhi atau mengintervensi harga beras di pasar.

Kepala Bank Indonesia (BI) Kepulauan Riau, Gusti Raizal Eka Putra mengatakan harga beras di Batam tinggi karena harga di daerah penghasil sudah tinggi. Kemudian ditambah ongkos pengangkutan, menjadikannya semakin tinggi.

"Impor salah satu alternatif. Tapi itu tidak mudah. Impor dilakukan secara hati-hati," kata dia.

Menurut Gusti, TPID juga perlu menyusun neraca pangan yang akurat. Dengan data akurat ini, pemerintah daerah akan lebih mudah membuat kebijakan dan mengambil tindakan. Karena volatile food menjadi faktor penyumbang inflasi pada umumnya.