9 Ribuan KKS Belum Terdistribusikan

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Korban Puting Beliung Terima Bantuan Non Tunai0
• Desain Taman Flyover Melibatkan Masyarakat Lewat Sayembara0
• Rp 100 Miliar PBB-P2 Terkumpul di Batas Jatuh Tempo0
• Wako Perintahkan Sekolah Mangkrak Selesai Tahun Depan0
• Qurban DLH untuk Satgas Kebersihan0

Media Center Batam - Pemerintah Kota Batam kesulitan dalam mendistribusikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Berdasarkan data Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, masih ada 9.747 KKS yang belum diberikan ke keluarga penerima manfaat (KPM). Terdiri dari 357 KPM dari Program Kelluarga Harapan (PKH) dan 9.390 KPM beras sejahtera (rastra).

"Sisa kartu yang belum dibagikan ini karena banyak data KPM yang tidak ditemukan, serta ada kartu yang double," kata Kepala Bidang di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Malik dalam pembukaan rapat evaluasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Golden View Hotel Bengkong, Selasa (5/9).

Adapun alokasi KPM di Batam sebanyak 32.493 keluarga. Jumlah ini merupakan gabungan dari KPM PKH dan KPM Rastra.

Dari jumlah penerima manfaat tersebut, kartu yang tercetak baru 32.159 KKS. Sedangkan 334 lainnya masih dalam proses verifikasi.

"Jadi untuk kartu yang sudah diterima oleh keluarga penerima manfaat berjumlah 22.412 terdiri dari 10.233 PKH dan 12.179 BPNT atau rastra," ujarnya.

Dengan menggunakan KKS ini masyarakat bisa membeli dua komoditas pokok yaitu beras dan gula. Pembelian beras dan gula bisa dilakukan di e-warung, Kube Jasa, rumah pangan kita, atau agen Brilink.

Nilai yang ditransfer ke rekening tiap KPM yaitu Rp 110.000 per bulan. Uang tersebut bisa digunakan untuk membeli 10 kg beras dan 1 kg gula.

"Semula masyarakat bisa dapat 10 kg beras dan 2 kg gula. Tapi karena ada kenaikan harga beras dari Rp 85.000 per kg menjadi Rp 97.500 per kg maka untuk gulanya dikurangi. Ini berlaku mulai 1 September," kata dia.

Sementara itu, Walikota Batam, Muhammad Rudi memerintahkan jajaran terkait untuk segera selesaikan data yang hilang tersebut. Ia menyarankan ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat agar membuat aplikasi database penerima manfaat.

"Misal dengan e-KTP. Buat aplikasi berapa lah. Lalu kalau memang bisa diganti penerimanya, gantilah. Kriteria kan sudah ada. Saya susah payah cari bantuan. Ini sudah ada di depan mati kok tidak kita selesaikan," kata Rudi.

Ia memberi waktu kepada camat, lurah, dan pihak terkait untuk menyelesaikan data KPM tersebut. Dua minggu ke depan tepatnya tanggal 19 September ia akan mengadakan rapat mengenai hal ini.

"Saya kasih waktu dua minggu, apa penyebabnya. Tanggal 19 rapat di Pemko. Lurah bawa data masing-masing," tegasnya.