9 Ribuan BPNT Belum Terdistribusi

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Pemko Percepat Lelang Proyek 20180
• Batam Kota Gas, Mimpi yang Mewujud Nyata0
• Rudi Imbau Guru Tingkatkan Kualitas Pendidikan0
• Dua Dokter Provinsi Ikut Lelang Direktur RSUD Batam0
• Atlet Batam Bertanding di Porkot V 20170

Media Center Batam - Ada 9.747 jatah bantuan pangan non tunai (BPNT) yang tak bertuan. Kartu BPNT yang belum terdistribusi ini disebabkan keluarga penerima manfaat (KPM) sudah pindah, meninggal, dan menyatakan sudah mampu atas dasar kesadaran diri.

Rinciannya yaitu 5.327 pindah alamat, 3.417 alamat tak jelas, 55 pulang kampung, 218 meninggal, dan 20 sudah mampu.

 "Ada juga 710 yang double PKH (program keluarga harapan). Jadi PKH ini menerima BPNT, kartu indonesia pintar, bantuan ibu hamil. Makanya BPNT tidak boleh double dengan PKH," kata Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Hasyimah di Kantor Walikota Batam, Selasa (28/11).

Terhadap hampir 10 ribu kartu yang tidak terdistribusi ini, pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengganti data penerimanya. Namun penerimanya tetap harus berdasarkan data warga miskin dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial. Untuk penggantian ini, pemerintah daerah diberi batas waktu hingga 20 Desember mendatang

"Misal 5.000 sudah kita ganti, nanti yang sisanya dikembalikan dulu ke pusat. Januari 2018 kita ajukan lagi. Gantinya tak boleh luar dari data BPS dan Kemensos. Kalau tidak ada di data mereka, tak masuk," ujarnya.

BPNT ini merupakan program pemerintah pusat. Besar bantuannya yaitu Rp 110.000 per bulan. Dana ditransfer ke rekening bank tiap KPM. Uang tersebut hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pokok berupa beras dan gula di e-warung atau agen yang bekerjasama dengan program ini.

Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan bantuan sosial seperti ini tak hanya dianggarkan oleh pusat, tapi juga daerah. Dan ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan menghilangkan bantuan-bantuan tersebut.

"Yang lain meskipun ditunda, yang ini tidak ditunda, karena menyangkut hajat hidup. Jatah untuk masyarakat tidak akan saya kurangi. Tetap akan berjalan, tidak akan di-hold. Semua ini bisa dilakukan kalau Pemko Batam punya PAD besar. Pusat saja tanpa tim daerah tak akan sempurna. Tim daerah jalan kalau kami punya uang," kata Rudi.