Wakil Walikota Lantik Penggantinya di Majelis Tinggi BPSK

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Wawako : Guru Jangan Kehilangan Ide Karena LKS0
• Wawako Batam Pastikan CCTV Wajib Ada0
• Wawako : Masyarakat Risau UWTO Naik0
• Wawako Perintahkan Camat Lacak Orangtua Anak di Warnet0
• 1000 RTS Batam Kota Tebus Sembako Murah0

Media Center Batam - Dua pejabat senior di lingkungan Pemerintah Kota Batam dilantik sebagai Majelis Tinggi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Keduanya yaitu Rudi Syakyakirti dan Sadri Khairuddin.

Rudi saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Sementara Sadri sebagai Staf Ahli Walikota Batam Bidang Kesejahteraan Sosial.

Penunjukan kedua pejabat ini sesuai surat pengangkatan dari Menteri Perdagangan. Rudi ditunjuk karena saat pengajuan ke pusat, ia bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Kota Batam.

"BPSK ini pengangkatannya dilakukan Menteri Perdagangan. Semestinya Pak Zarefriadi (Plt Kadisperindag ESDM) yang jadi majelis karena Kepala Dinas ex officio menjadi ketua majelis. Tapi karena Pak Zaref baru dilantik, makanya Pak Rudi yang dilantik," kata Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad usai pelantikan di Lantai 5 Kantor Walikota Batam, Rabu (3/11).

Rudi dan Sadri mengisi posisi majelis tinggi BPSK yang kosong setelah ditinggalkan Amsakar Achmad dan Ahmad Hijazi. Sebelum pensiun maju pilkada, Amsakar terakhir menjabat sebagai Kepala Disperindag ESDM Batam. Dan Ahmad Hijazi adalah pejabat sebelumnya, yang kini sudah pindah ke Pemerintah Provinsi Riau.

"Setelah saya pensiun, kawan-kawan di Sekretariat BPSK mengajukan penggantian ke Kementerian lewat Disperindag," terang Amsakar.

Pada saat ia menjabat, Amsakar mengaku cukup banyak sengketa konsumen yang masuk ke meja BPSK. Di antaranya mengenai persoalan air bersih, lahan, dan perumahan. Sebagian besar penyelesaiannya dilakukan melalui mediasi.

"Penekanannya itu keberpihakan pada konsumen atas hak konsumen yang terciderai," kata dia.