Rentan Permainan Harga, Batam Butuh Pasar Induk

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• BPJS Ketenagakerjaan Ajak Masyarakat Nyumbang Untuk Iuran Pekerja Rentan0
• Pejabat Dilantik, Ada Promosi dan Rotasi0
• Seluruh Jabatan di Pemko Batam Dirombak 30 Desember0
• FKPD Silaturahmi Natal0
• BPJS Ketenagakerjaan Sebar 1000 Paket Sembako Murah di Tanjung Uma0

Media Center Batam - Batam sebagai daerah non penghasil pertanian dan peternakan rentan terhadap permainan harga kebutuhan pokok. Hal ini disampaikan Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Perwakilan Daerah (KPPU KPD) Batam, Lukman Sungkar.

"Semua kebutuhan pokok rentan. Karena Batam bukan daerah penghasil," kata Lukman, usai konferensi pers di Kantor KPPU KPD Batam di Batam Centre, Selasa (27/12).

Oleh karena itu, KPPU KPD Batam mendorong pemerintah untuk segera mengaktifkan pasar induk. Karena dengan adanya pasar induk kontrol harga akan lebih mudah.

Meski begitu sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya permainan harga dalam pemasaran kebutuhan pokok di Batam. Seperti dalam penjualan ayam yang harganya cenderung naik menjelang Idul Fitri. Menurut Lukman hal tersebut bukan karena adanya kartel atau persekongkolan dalam penentuan harga.

Lukman mengaku sudah lakukan penyelidikan dalam hal distribusi ayam potong di Kota Batam. KPPU sudah lakukan penelitian dan kumpulkan informasi dengan memanggil peternak ayam baik yang mandiri maupun bermitra.

"Kita lihat kenapa harga ayam potong kalau mendekati lebaran cenderung tinggi. Apakah ada permainan yang dilakukan di jalur distribusi. Akhirnya kita simpulkan bahwa memang tidak ada permainan di sini," kata dia.

Berdasarkan hasil penelitian tim, diketahui bahwa ada selisih harga dalam rantai distribusi ayam potongnya. Mulai dari peternak, lalu ke broker, sampai ke pasar. Namun hal tersebut dinilai masih dalam kondisi wajar.

"Yang agak bermasalah di sini adalah mengenai kepastian hukumnya. Secara aturan RTRW (rencana tata ruang wilayah), peternakan ayam di Galang itu memang belum ada izin sebetulnya. Tapi di sisi lain membantu kebutuhan masyarakat Batam. Maka di situ kita lakukan advokasi," ujarnya.