Pemko Tunda Bayar Sejumlah Proyek ke 2018

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Kementrian PUPR Hibahkan Aset Senilai Rp6,5 Miliar0
• Rudi Minta Panwascam Jadi Juri yang Adil0
• Batam Tuan Rumah Rakornas PGRI 20180
• Wako Dukung Kegiatan Pasar Murah BPJS Ketenagakerjaan0
• Hari Pahlawan, FKPD Batam Tabur Bunga di Laut Sengkuang0

Media Center Batam - Pemerintah Kota Batam menunda pembayaran sisa pengerjaan proyek ke 2018. Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan tunda bayar ini guna menutupi defisit di tahun anggaran berjalan.

"Karena pendapatan asli daerah (PAD) tak tercapai, dana bagi hasil (DBH) ditunda pembayarannya oleh pusat ke kita. Dan ada tunda salur dari provinsi ke kita. Jadi ada kekurangan sekitar Rp 160-an miliar," kata Rudi di Kantor Walikota Batam, Jumat (17/11).

Sebagai upaya menutupi kekurangan di anggaran tersebut, Pemerintah Kota Batam akan menunda bayar sejumlah proyek. Kegiatan yang sudah terlaksana, dibayarkan sisanya pada 2018 mendatang.

"Pekerjaan oleh kontraktor ini yang kita dudukkan. Misal pekerjaan fisik. Pokoknya yang ada hubungan dengan rekan kerja," ujarnya.

Terkait waktu, Rudi tidak bisa memastikan. Karena biasanya di awal tahun pun pendapatan daerah tidak langsung ada. Setelah dua atau tiga bulan barulah dana-dana masuk ke kas daerah.

"Biasa awal tahun tidak langsung ada. Mungkin Maret baru ada. Karena Januari kita prioritas gaji, tunjangan yang harus dibayarkan dulu. Setelah netral, bulan 4 atau 5 mungkin baru bisa," kata dia.

Namun upaya tersebut bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD Kota Batam. "Hari ini Pak Sekda (sekretaris daerah) buat suratnya," kata mantan anggota DPRD Batam ini.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin mengatakan berdasarkan hasil rapat terakhir total defisit anggaran Pemko Batam tahun 2017 sebesar Rp 168 miliar. Terdiri dari PAD yang tak capai target Rp 102 miliar, tunda salur DBH pusat Rp 20-an miliar, dan tunda salur DBH Provinsi Kepri Rp 30-an miliar.

"DBH ini harusnya dicairkan di triwulan IV tapi tidak dicairkan, ditunda salur ke tahun depan," kata Jefridin.

Ada beberapa langkah yang dilakukan Pemko Batam untuk mengatasi hal ini. Pertama yaitu efisiensi penggunaan anggaran di internal pemerintah. Dari sisi belanja, perjalanan dinas dan konsumsi rapat ditiadakan di akhir tahun.

"Kedua, tunda bayar. Angkanya itu sekitar Rp 50 miliar. Proyek yang belum dibayar, kita minta kesabaran dari pihak keduanya. Insya Allah tahun depan, karena memang kondisinya sedang seperti ini," kata dia.

Tunda bayar ini akan berlaku untuk semua kegiatan. Semua bidang dipukul rata, bukan hanya infrastruktur. Meski diakui Jefridin, paling banyak pada proyek fisik.