Pemko Targetkan Rencana Kerja 2019 Senilai Rp 2,7 Triliun

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Pemko Upgrade Peralatan RPU0
• Petani di 4 Lokasi Terima Bantuan Embung0
• Disperakimtan Buat Desain Penataan Kawasan Kumuh Kabil0
• NTPD Teruskan 5 Laporan Kedaruratan di Februari0
• Disnaker Antar Rekomendasi UMSK ke Gubernur0

Media Center Batam - Pemerintah Kota Batam mematok angka Rp 2,7 triliun untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 mendatang. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Batam, Wan Darussalam dalam pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kota di Hotel Vista, Rabu (21/3).

Wan menjelaskan, hasil musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan, pokok pikiran DPRD, dan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terkumpul 15.823 usulan kegiatan. Nilai dari seluruh kegiatan ini mencapai Rp 5,7 triliun. Namun saat forum OPD, jumlahnya dikerucutkan kembali menjadi Rp 4,08 triliun.

"Tetap kita tidak mampu. Maka di musrenbang ini kita kerucutkan lagi. Kita siapkan pagu dana sekitar Rp 3 triliun saja dulu. Inilah yang dibahas di kelompok. Tapi berdasarkan pengalaman yang sudah, nanti di RKPD kita rencanakan Rp 2,7 triliun," paparnya.

Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan untuk penuhi seluruh usulan yang masuk, Pemerintah Kota Batam perlu berupaya tingkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu juga, bersama DPRD Kota Batam harus mengunci potensi pendapatan yang hilang. Di antaranya dengan menerapkan sistem elektronik dalam proses penganggaran.

"Tahun 2017 sudah dimulai oleh Pemko. Saat ini sudah berlaku untuk pengeluaran dan sebagian pendapatan. Mudah-mudahan ke depan seluruh penerimaan, sebelum 2020 sudah menggunakan sistem elektronik, non tunai," kata Rudi.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perekonomian Batam adalah mempercepat transformasi Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurutnya perubahan Batam menjadi KEK ini bagus agar jelas pembagian kewenangan dan wilayah kerja antara Pemko dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

"Dualisme kepemimpinan di Kota Batam jika tidak selesai, repot juga. Saat ini satu perahu dua nakhoda. Tapi satu waktu nanti dua kapal, nakhoda berbeda. Jika dua nakhoda memimpin Batam dengan wilayah kerja yang berbeda, yakin pertumbuhan ekonomi 7 persen di 2019 bisa tercapai," ujarnya.

Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan perubahan FTZ jadi KEK ini masih dalam proses. Menurut Lukita, KEK di Batam ini berbeda dengan KEK di daerah lain di Indonesia yang kini sedang dikembangkan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu proses transformasinya butuh waktu.

"KEK di tempat lain, dari tanah kosong. Di Batam, berkembang dari FTZ dan ada pemukiman dan sebagainya. Saat ini perubahannya sedang diproses. Kami ditugaskan menyiapkan transformasinya. Akan kita lakukan segera, dalam masa satu tahun ke depan," kata Lukita.