Desain Mal Pelayanan Publik Batam Jadi Contoh Daerah Lain

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Rp 1,1 Triliun Investasi Masuk Melalui Klik0
• Hadiah Juara Batuampar 10K untuk Berobat Bapak0
• Akan Dilebarkan, Jalan Laksamana Bintan Harus Bersih Tahun Ini0
• Halte Palm Spring Dibuat Dwifungsi0
• Atlet Nasional Dominasi Juara Batuampar 10K0

Media Center Batam - Mal Pelayanan Publik jadi proyek percontohan (pilot project) nasional. Rencananya diresmikan oleh Presiden RI pada 30 November mendatang dan dihadiri Walikota, Bupati dari seluruh Indonesia.

"Hampir tahap penyelesaian. Desain sudah disetujui Presiden. Desain ini akan jadi contoh daerah lain," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, Gustian Riau di Kantor Walikota Batam, Selasa (12/9).

Loket segala perizinan akan berada di lantai I gedung Sumatera Promotion Centre (SPC). Sedangkan lantai II digunakan sebagai ruang rapat yang layak untuk pertemuan dengan calon investor.

Gustian mengatakan pembangunan akan dilakukan oleh pengelola SPC, pihak ketiga yang saat ini menyewa gedung dari Pemerintah Provinsi Riau. Pembangunan Mal Pelayanan Publik akan disesuaikan dengan desain yang dibuat Pemerintah Kota Batam. Dan nantinya Pemko Batam bersama instansi lain akan membayar sewa ke pengelola tersebut.

"Tahap awal Pemko Batam yang biayai, dua bulan kita bayarkan sewanya untuk permulaan. Setelah itu tiap instansi bayar sewa masing-masing," ujarnya.

Sebagai leading sector pengelola Mal Pelayanan Publik, Pemko Batam ingin  memberikan pelayanan prima ke masyarakat. Pemko Batam berharap pelaksanaan bisa tepat waktu dan terintegritas karena merupakan proyek percontohan nasional.

"Kita contoh Georgia. Setelah ada mal pelayanan publik, pelayanan publiknya menjadi yang terbaik dunia," kata dia.

Sebelumnya dokumen MoU (nota kesepahaman) sudah ditandatangani antar instansi vertikal. Selain Pemko Batam juga ada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Pengusahaan Batam. Penandatanganan MoU disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Kapolda Kepri. Mal pelayanan publik ini juga akan melibatkan pihak Imigrasi, Bea dan Cukai, Kepolisian, Samsat, dan sebagainya.

"Sudah rapat beberapa kali di Jakarta. Dipimpin Menpan-RB. Dengan menghadirkan kementerian terkait seperti Kemenkumham karena ada imigrasinya," kata Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin.