Wantannas Kaji Permasalahan di Kota Batam

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• 1000 Pohon Ditanam di Daerah Resapan Air DAM Duriangkang0
• Pemko dan Perusahaan Bangun Parit di Kabil0
• Cegah Paham Radikal, Polda Tingkatkan Sosialiasi0
• Peletakan Batu Pertama Masjid Agung II Segera Dilaksanakan0
• Wako-Wawako Lepas 375 Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci0

Media Center Batam - Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas) melakukan kajian daerah ke Kota Batam, Selasa (2/8). Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Walikota Batam ini dihadiri Walikota Batam, Kapolresta Barelang, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Negeri, Komandan Lanal Batam, dan Komandan Kodim 0316 Batam.

Ketua Tim Sekretariat Jenderal Wantannas, Khoirul Arifin mengatakan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan masukan dari pemerintah daerah, termasuk kepala-kepala dinas yang ada di Batam.

"Ini sebagai masukan yang akan kita sampaikan ke Presiden. Nanti kita diskusi dulu dengan tim lalu buat resume untuk pimpinan," kata Khoirul.

Hasil pertemuan tersebut, Khoirul melihat bahwa kendala utama dalam pengembangan Batam adalah masalah lahan. Seorang anggota tim bertanya tentang pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan di Batam. Dan ditutup dengan pertanyaan dari Khoirul mengenai keberadaan pelabuhan perikanan Indonesia (PPI).

"PPI di sini belum ada ya? Kenapa tidak dibangun? Oiya, kembali ke masalah lahan tadi ya," ujarnya.

Kapolres Barelang, Kombes Helmy Santika mengatakan persoalan lahan ini memang menjadi masalah di Batam. Baik dari segi administrasi maupun masalah lahan yang berpotensi timbulkan konflik di tengah masyarakat.

"Selama belum ada kejelasan yang sah dari pihak berwenang maka kami berikan tindakan status quo," ujarnya.

Termasuk masalah kampung tua dengan pengusaha, sambung Helmy. Seperti ketika pengusaha sudah memegang hak pengelolaan lahan, kemudian membangun pagar. Tapi ternyata pagar tersebut masuk ke wilayah kampung tua.

"Negara harus beri kepastian hukum, baik untuk investor maupun warga negara yang ada di Indonesia," ujarnya.

Walikota Batam, Muhammad Rudi berharap masalah lahan ini bisa menjadi bahan yang dibawa Wantannas ke Presiden. Rudi mengatakan Pemerintah Kota Batam saat ini sangat membutuhkan lahan untuk pembangunan rumah susun. Keberadaan rumah susun diharapkan bisa menjadi solusi bagi pembersihan Kota Batam dari rumah liar.

"Kalau hanya digusur begitu saja mereka akan bikin rumah liar yang baru. Kalau sudah digusur, dia sudah tidak punya uang, artinya akan terjadilah kriminal. Maka saya minta betul, bantu kami agar lahan yang akan kami bangun untuk rusun ini, ini adalah prioritas nomor satu," kata dia.

Ketersediaan lahan juga penting bagi dunia pendidikan. Menurut Rudi selama ini pemerintah selalu menghadapi masalah kurangnya ruang kelas dan sekolah tiap tahun ajaran baru. Dan kendala utama dari rencana pembangunan sekolah negeri adalah lahan.

Akhirnya peserta didik harus berdesakan di dalam ruang belajar setiap tahunnya. Bila di sekolah internasional dalam satu kelas berisi 20 siswa, maka di Batam bisa mencapai 50 orang per kelas. Rudi mengibaratkan kepadatan di kelas seperti di dalam pasar yang tentunya membuat kegiatan belajar mengajar menjadi tidak nyaman.

"Tentang pendidikan, ribut terus tiap tahun karena kita tidak mampu menyiapkan sekolah untuk anak-anak yang ada di Kota Batam, baik yang mampu maupun tidak mampu. Yang tidak mampu ini akan jadi masalah. Mereka akan memaksakan supaya bisa masuk di sekolah negeri karena tidak punya uang. Ini terpaksa kami terima karena desakan dari masyarakat. Tapi akan sampai kapan ini berjalan. Maka saya titip ke ketua," ujarnya.