- Ribuan Pencari Kerja Ramaikan BPJS Ketenagakerjaan Job Fair
- Aparat Keamanan Lakukan Patroli Bersama
- Tim U-15 Serahkan Piala Gubernur ke Walikota Batam
- Kepri Masih Alami Deflasi di April 2018
- Prihatin Tragedi Surabaya, BEI Kenakan Pita Hitam di Lengan
- Pelindo Siapkan 2.000 Tiket Mudik Gratis
- Cahaya Garden Jadi Pasar Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- 250 Lansia Sekupang Bergembira di Pantai Dangas
- Umat Muslim Batam Mengaji Bersama di Engku Putri
- Tujuh Kaligrafi Batam Lolos ke Final
Kominfo Paparkan SPBE Pemko Batam Dalam Rakor Kelembagaan Menpan RB
Berita Populer
- Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
- Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
- Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
- Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
- Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS
Berita Terkait
- HUT KORPRI, Walikota Minta Pegawai Taati Amanat Presiden0
- Lagi, Pemko Batam Buka Kran Seleksi Enam Kepala Dinas. Minat, Perhatikan Syaratnya0
- Datangkan Produk Pertanian Jambi, Pemko Batam MoU Bersama Kab Kerinci dan Tanjung Jabung Barat0
- FKPD Ajak Masyarakat Hadiri "Nusantara Bersatu"0
- Istri Walikota Kembali Pimpin GOW Batam0
Media Center Batam - Kepala Badan Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemerintah Kota Batam, Salim menjadi salah satu pembicara dalam rapat koordinasi dan konsultasi bidang kelembagaan dan tata laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), di Allium Hotel, Rabu (30/11).
Pada kesmepatan itu, Salim bercerita bagaimana saat ini Pemko Batam tengah membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Adanya dukungan, baik pusat dan daerah implementasi e-Goverment ini sangat besar. Apalagi teknologi dan perangkat pendukung lainnya sangat memadai khusunya di tataran Pemko Batam.
"Saat ini, di SKPD kita masing-masing sudah memiliki jaringan LAN yang menghubungkan komputer dalam satu SKPD. Adanya aplikasi yang bisa digunakan dalam e-Gov yang dimaksud sehingga sangat membantu dalam hal transparansi dan informasi ke masyarakat,"ujar Salim, pada rakor se Sumatera itu.
Saat ini, e-Gov Pemko Batam sudah ada LPSE, pelayanan perizinan hingga tingkat kecamatan. Masyarakat sudah bisa mengajukan ragam surat dalam bentuk digital.
Begitu juga pengaduan masyarakat sudah dapat disalurkan melalui 'ape kesah'. Ragam informasi yang diolah dan terverifikasi akan disampaikan kembali kemasyarakat dalam rangka transparansi.
"Jadi apa keluh kesah masyarakat dapat disalurkan melalui aplikasi di 'ape kesah' kita ini. Bisa juga melalui twitter maupun FB dan medsos lainnya, itu kita sudah ada,"terangya.
Pemerintah Kota Batam saat ini memang menggesa pemanfaatan penggunaan teknologi bagi kinerja pemerintah. Bahkan,beberapa waktu lalu pihaknya juga sudah melakukan kerjasama dengan Pemko Surabaya. Langkah ini dilakukan agar benar-benar transparansi. Apalagi Batam saat ini sedang menuju kota 'Smart City'.
Salim berharap, adanya sistem elektronik ini dapat meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
"Selain itu, terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Perbaikan organisasi, terwujudnya sistem informasi manajemen yang terpadu hingga terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam perencanaan,"terang Salim dalam pertemuan itu yang dihadiri lebih 300 peserta.
Saat ini pemanfaatan teknologi sebagai e-Gov di Batam mengarah pada, ada e-Budgeting, Tepra, e Planning, e-Pocv, aplikasi pelayanan publik kecamatan, Disduk dan Capil, RSUD, BPM PTSP, Dishub dan Disdik. Terdapat juga portal layanan madani.batam.go.id, media center batam dan lain sebagainya.
Rakor juga menghadirkan pembicara Kepala Biro Organisasi Setda Pemprov Sumbar, Irwan dengan tema penerapan operasional prosedur administrasi pemerintahan, Dr. Laode Rudita yang meminta masukan terkait peraturan pemerintah tentang tata cara pengembalian kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan administrasi pemerintahan yang dibatalkan yang saat ini sedang disusun. Kemudian, Yanuar dari Kemenpan RB tentang kebijakan pengembangan SOP pemerintahan.