Kepala BKN : Sistem Kepegawaian Harus Berbasis Daring

Berita Populer

• Sekolah SMA di Batam Gratis, Uang Komite Dihapuskan
• Gaji Tenaga Kontrak Pemko Batam Sesuai SHB
• Domisili Usaha Tak Perlu Diperpanjang Tiap Tahun
• Pensiunkan PNS Ijazah SMA, Pemko Tunggu Juknis Menpan RB
• Cek Proses KTP Cukup Lewat SMS

Berita Terkait

• Kenaikan Tarif Listrik Belum Pengaruhi Inflasi April0
• Kemendag Tinjau Stok dan Harga Kebutuhan Pokok di Batam0
• Singapura Harap Regulasi Batam Satu Garis0
• ASN Dihimbau Tak Gunakan LPG 3Kg0
• Apeksi Sumatera Dorong Penguatan Otonomi Batam0

Media Center Batam - Sistem kepegawaian ke depan harus sudah digital dan dalam jaringan (online). Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, Bima Haria Wibisana saat membuka rapat koordinasi kepegawaian BKN wilayah kerja regional V Jakarta di Hotel Planet Holiday Batam, Kamis (27/4).

"Kita harus naik kelas. Ke depan tidak ada lagi manual, harus online. Saya akan sedikit memaksa. Sudah ada sistemnya, silakan pakai," kata Bima.

Sistem daring ini juga berfungsi untuk memudahkan pengurusan administrasi kepegawaian. Seperti pengurusan pensiun, kenaikan pangkat, dan sebagainya. Dengan adanya sistem ini pengurusan administrasi kepegawaian tidak perlu lagi datang ke Jakarta.

Bima menceritakan pernah ada suatu rombongan pegawai yang berjumlah 11 orang datang ke Jakarta. Untuk mengurus pensiun satu orang pegawai. Hal-hal seperti ini yang ingin diminimalisir dengan sistem daring.

"Saya tidak akan terima lagi kenaikan pangkat secara manual. Pensiun juga begitu, saya tidak mau lagi orang datang bawa dokumen menumpuk-numpuk," sambungnya.

Menurut dia, selama ini masih banyak permasalahan dalam administrasi kepegawaian. Ada yang satu orang memiliki dua Nomor Induk Kepegawaian (NIP), dua orang satu NIP, ada yang sakit menahun tapi tidak diketahui keberadaannya, dan ada juga yang sudah pensiun namun tak mengurus jaminan hari tua. Bima mengatakan masih ada sekitar 5.000an pegawai yang belum jelas keberadaannya seperti kasus di atas.

"Masih ada lima ribuan orang yang belum jelas ke mana ini orang," ujarnya.

Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad yang hadir pada pembukaan rakor tersebut mengaku Batam siap terapkan sistem daring kepegawaian.

"Kami menyambut baik. Sudah waktunya untuk lakukan pelayanan berbasis digital. Sebenarnya kita sudah punya Simpeg, sistem manajemen kepegawaian," kata dia.

Menurut Amsakar sudah cukup lama Batam menerapkan sistem berbasis digital, namun sistemnya belum sempurna. Ia ingin agar ke depan ketika ada pegawai yang sudah waktunya naik pangkat atau sudah mendekati masa pensiun, langsung muncul sinyalnya di Simpeg.

"Dalam menjalankannya juga kan harus ada operator. Operator juga sudah dilatih di Surabaya," kata dia.